Mbah Bardi Sebut Politik Uang Cederai Demokrasi
YOGYAKARTA (19 April): Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) H Subardi (Mbah Bardi) menilai jalannya pemilu kali ini sudah baik akan tetapi dia berharap ke depan pelaksanaannya akan jauh lebih baik lagi.
Menurut politisi NasDem ini perlu ada perbaikan terutama pada beberapa bagian sistem dengan menyempurnakan UU Pemilu agar jauh lebih sempurna.
Salah satu perbaikan, kata dia, adalah sistem penghitungan suara yang sangat melelahkan, hingga berpotensi terjadi kecurangan. Apalagi dampak dari lelah kadang terjadi kekeliruan dalam proses penghitungan.
Selanjutnya dalam sistem kepartaian, selain bicara ideologi yang juga harus dikaji adalah pembangunan sistem ID partai dan SDM para calon anggota legislatif (Caleg).
Caleg, kata Mbah Bardi, adalah motor partai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sedangkan fakta hari ini, kata dia, terjadi di masyarakat adalah politik uang yang kian menjamur.
"Jika caleg tidak mempunyai kemampuan sosial dan membangun jaringan, ditakutkan caleg juga masuk dalam lingkaran politik uang," katanya, Jumat (19/4).
Mbah Bardi meyakini bahwa rakyat memberikan kedaulatan kepada semua caleg yang lolos di kursi parlemen, namun dia menilai jika kedaulatan tersebut ditukar dengan politik uang hal ini tentu dapat mencederai kualitas demokrasi bangsa.
"Jika tradisi politik transaksional terus berkembang, dipastikan akan mengeliminir kedaulatan rakyat. Yang terjadi siapa banyak uang itu yang akan memimpin atau dialah yang memperoleh kursi di parlemen," tukasnya.
Untuk itu, kata dia, harus ada kajian secara khusus dan menyeluruh bagaimana demokrasi yang sebenarnya cocok dengan alam Indonesia.
Mbah Bardi menilai saat ini sistem perpolitikan Indonesia terjebak di demokrasi liberal yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan" . Dia yakin sistem perwakilan seharusnya lebih dikedepankan.
"Inilah yang saya maksud harus ada kajian, apakah kembali seperti dulu atau tetap seperti sekarang, terutama sistem pemilihan kepala daerah serta Presiden dan Wakil Prisiden yang dipilih secara langsung hingga membutuhkan ongkos politik yang sangat tinggi," katanya.
Mbah Bardi berharap adanya kajian khusus sistem perpolitikan nasional itu dapat memberikan perubahan budaya politik transaksional yang marak terjadi di lapangan.
"Seharusnya rakyat menggunakan hati nurani dengan melihat sosok si calon kepala daerah atau caleg dari segi prestasi, visi misi, keberpihakan pada masyarakat, partai yang bersih serta mengutamakan pengabdian pada rakyat dan negara. Bukan pilihan ditentukan hal-hal yang berbau transaksional," imbuhnya.
Politisi NasDem itu meyakini apabila ke depan demokrasi makin bersih dari politik transaksional, maka demokrasi kita akan kuat dan berkualitas sehingga Indonesia akan semakin menjadi negara kuat.
"Hal ini bukan persoalan mengkritik, tapi perlu ada evaluasi bersama dari proses pemilu yang selama ini kita jalankan dengan harapan demokrasi kita benar-benar matang," tandasnya.(NasDem DIY/Abulaka/*)
