Pemkot Sukabumi dan OJK Jabar Perkuat Ekosistem Ekonomi Daerah
BANDUNG (3 Maret): Wali Kota Sukabumi yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sukabumi H. Ayep Zaki mengungkapkan tekadnya untuk mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi yang saat ini berada di angka 5,32% dapat meningkat tajam secara progresif menuju angka 8%.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ayep Zaki usai melakukan pertemuan strategis dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat Darwisman di Kantor OJK Jawa Barat, Jalan Dago, Bandung, Selasa (3/3).
“Fokus pertemuan pada bagaimana kolaborasi penguatan ekosistem ekonomi dan perluasan akses keuangan daerah bisa dioptimalkan. Karena saya ingin Kota Sukabumi bisa mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi dari 5,32% menuju 8%,” terang Ayep Zaki.
Untuk mencapai target tersebut, Ayep menyadari adanya tantangan utama yang harus diurai yaitu ketimpangan antara tingginya Dana Pihak Ketiga (DPK) di Kota Sukabumi dengan rendahnya reaslisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Bayangkan, DPK mencapai lebih dari Rp10 triliun sedangkan penyaluran KUR di Kota Sukabumi masih berada di peringkat 25 dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Ini kan jomplang sekali. Potensi dana kita sangat besar, tetapi penyalurannya masih rendah. Ini yang ingin kita dorong bersama OJK agar kredit tumbuh dan roda ekonomi masyarakat bergerak lebih cepat,” papar H. Ayep Zaki.
Oleh karena itu, Pemkot Sukabumi memperkuat komunikasi terkait inovasi pembiayaan melalui program dana kebajikan, pengelolaan wakaf produktif, serta skema Qardhul Hasan.
“Alhamdulillah, langkah ini diapresiasi Kepala OJK Jawa Barat. Menurut Pak Darwisman, program tersebut sangat tepat sasaran karena menginkubasi pelaku usaha di tingkat masyarakat bawah, sekaligus memberikan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan, sebelum akhirnya mereka siap ‘naik kelas’ untuk mengakses skema pembiayaan super mikro dari perbankan,” jelas Ayep Zaki.
Dalam kesempatan yang sama, Darwisan melihat potensi ekonomi yang sangat besar dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Sukabumi. Dari total lebih dari 55.000 UMKM yang ada, baru sekitar 23.000 yang telah tersentuh pembiayaan perbankan.
“Ini menunjukkan ruang yang masih sangat besar bagi perbankan untuk meningkatkan pembiayaan. Kita akan dorong peran perbankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk membangun ekosistem pembiayaan yang lebih kuat dan terintegrasi,” ujar Darwisman.
Sinergi ini juga akan diarahkan untuk mendukung pembiayaan komoditas unggulan daerah. Terdapat sejumlah potensi di Kota Sukabumi yang siap dikembangkan melalui skema pembiayaan terintegrasi, di antaranya program peternakan domba dan kambing yang didorong melalui program kurban ASN, potensi susu sapi perah yang terhubung dengan koperasi nasional, hingga komoditas budi daya telur dan pisang.
Kolaborasi awal yang berlangsung sangat positif ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi Pemkot Sukabumi dan OJK Jawa Barat. Dengan dukungan perbankan yang tepat sasaran, langkah ini diyakini mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan menjaga tingkat inflasi tetap terkendali demi kesejahteraan warga Kota Sukabumi.
(*/WH/AS)
