MPR akan Dorong Pemerintah Kembalikan Lagi PMP
KUPANG (3 Desember): MPR RI akan mendorong pemerintah mengembalikan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah mulai Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan sampai perguruan tinggi. Hal tersebut disampaikan anggota MPR RI dari Partai NasDem asal daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) II, Ratu Ngadu B Wulla, di Kafe and Resto Roo Luwa di Tambolaka, Sumba Barat Daya, NTT pekan lalu.
Ratu Ngadu Wulla, menjadi pembicara bersama Komandan Koramil 02 Loura, Sumba Barat Daya, Mayor Muliyono, dalam menyosialisasikan Empat Konsensus Kebangsaan di hadapan ratusan peserta terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, organisasi kemahasiswaan, hingga kader partai politik.
"Saat ini anak-anak sekolah khususnya dan generasi muda umumnya kurang memahami nilai-nilai luhur bangsa. Banyak anak sekolah tidak tahu tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tungga Ika,’’ kata Ratu Wulla.
Menurut politisi NasDem itu, dengan penanaman nilai luhur bangsa Indonesia secara dini kepada anak-anak sekolah diyakini memiliki bekal pengetahuan cukup untuk menjaga dan melestarikan bangsa Indonesia di masa mendatang.
"Pelajaran PMP itu sangat strategis untuk diajarkan kembali kepada anak-anak sekolah mulai SD, SMP hingga SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Langkah itu sangat bijaksana dan strategis menanamkan nilai kebangsaan secara dini kepada anak-anak, agar sejak dini pula anak-anak mengerti dan memahami nilai-nilai luhur perjuangan bangsa," papar Ratu Wulla.
Seiring perjalanan bangsa ini, tambah Ratu Wulla, anak-anak tumbuh besar dengan semangat nasionalisme kebangsaan yang kuat untuk menjaga dan melestarikan bangsa Indonesia sepanjang masa.
Untuk mewujudkan hal itu, Ratu Ngadu Wulla mengajak seluruh masyarakat ikut menyosialisasikan Empat Konsensus Kebangsaan sampai ke seluruh pelosok Sumba Barat Daya.
"Empat Konsensus Kebangsaan itu merupakan soko guru bagi bangsa Indonesia. Karena itu bila empat konsensus tersebut rapuh maka negara Indonesia bisa bubar," tegas Ratu.
Lebih lanjut, ia mengatakan, arus globalisasi yang semakin deras, perkembangan informasi dan teknologi yang semakin canggih dan perkembangan demokrasi Indonesia yang semakin bebas, menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa untuk menjaga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia agar tetap terpelihara baik.
Mayor Muliyono yang mewakili Komandan Kodim 1613 Sumba Barat, Letkol Inf Eko Wardono, menjelaskan, salah satu tugas pokok TNI adalah menjaga dan melestarikan bangsa Indonesia. Karena itu, siapapun yang mengganggu atau merongrong bangsa ini akan berhadapan dengan TNI.
Untuk itu kepada seluruh peserta, Muliyono meminta agar para peserta dapat melanjutkan sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan sampai ke pelosok Sumba Barat Daya di manapun berada.(*)
