Syarif Minta Kemenhub Lakukan Terobosan Kebijakan Tarif
JAKARTA (3 Desember): Wakil Ketua Komisi V DPR, Syarief Abdullah Alkadrie, meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memersiapkan Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 secara lebih baik.
Bertindak sebagai koordinator penyelenggara Angkutan Natal dan Tahun Baru Terpadu Tingkat Nasional 2019, Kemenhub bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, Basarnas, dan Korlantas Polri serta penyedia jasa angkutan transportasi nasional.
Oleh karenanya, Syarif mendesak Kemenhub untuk meningkatkan pengawasan terhadap badan usaha angkutan udara niaga berjadwal/maskapai di Indonesia dalam memperbaiki penanganan keterlambatan penerbangan (delay management). Termasuk juga penyiapan armada cadangan dari setiap maskapai jika terjadi gangguan yang menyebabkan armada tidak dapat diterbangkan.
Bukan hanya itu, Syarif juga minta diberikan sanksi tegas terhadap maskapai yang penanganan keterlambatan penerbangannya tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
"Berkaitan dengan hal itu, untuk menghindari gangguan pelayanan penerbangan, diharapakan agar setiap maskapai memiliki armada cadangan untuk mengantisipasi jika terjadi gangguan yang menyebabkan armada tidak dapat diterbangkan. Ini untuk menjamin ketepatan jadwal keberangkatan pesawat. Namun pesawat cadangan tersebut bukan pesawat yang sedang maintenance atau robbing sparepart," tegas Syarief Abdullah saat memimpin Rapat Kerja Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Kepala Korlantas Polri dan Penyedia Jasa Angkutan di Ruang KK V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).
Politisi NasDem asal Dapil Kalimantan Barat itu juga meminta kepada Kemenhub dan Badan Usaha Angkutan Udara menangani tarif batas atas maupun batas bawah yang ada dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 2016, untuk dibuatkan terobosan-terobosan kebijakan terkait tarif angkutan udara.
"Saya minta agar dibuatkan terobosan-terobosan kebijakan terkait tarif angkutan udara, baik Lebaran maupun Natal, agar masyarakat tidak mengeluh tingginya tiket saat Natal dan Tahun Baru," tandasnya.
Tidak berhenti sampai di situ, Ketua DPW NasDem Kalbar ini juga meminta kepada pihak BMKG ntuk memperluas diseminasi informasi BMKG, khususnya terkait potensi terjadinya bencana yang diakibatkan cuaca ekstrem.
Syarif juga minta untuk dimaksimalkan peringatan dini serta memastikan informasi tersebut sampai ke masyarakat, khususnya di daerah yang menjadi titik kumpul banyak orang saat liburan.
"Tentu ini menjadi perhatian BMKG agar sistem peringatan dini dimaksimalkan, khusunya di daerah-daerah yang menjadi titik kumpul banyak orang saat liburan, misalnya Natal dan Lebaran agar tidak terjadi kejadian kecelakaan yang berulang," pungkasnya. (Mustofa/*)
