Fauzan Khalid Ajak Masyarakat Perangi Money Politics
GERUNG (22 Oktober): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzan Khalid, menekankan pentingnya pendidikan politik agar masyarakat semakin tercerahkan. Hal itu juga penting untuk menekan praktik politik transaksional.
“Praktik klientelisme, yaitu praktik patronase politik yang melibatkan petukaran dukungan dengan imbalan materi ini harus dicegah. Ini sudah sangat meresahkan dan membahayakan. Karena itu, penyadaran masyarakat terus digalakkan melalui pendidikan politik,” kata Fauzan dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025, di Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat, NTB, Selasa (21/10/2025).
Menurut Fauzan, melalui pendidikan politik masyarakat akan terus diingatkan tentang bahaya politik uang (money politics). Praktik pembelian suara masyarakat seringkali terjadi agar mendapatkan dukungan dalam pemilu.
“Masyarakat jangan sekali-kali mengabaikan politik, dan harus memiliki wawasan dan pengetahuan cukup, terutama dalam proses rekrutmen kepemimpinan. Salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan wawasan dalam upaya meningkatan kesadaran politik adalah melalui sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat,” tandasnya.
Fauzan mengatakan, di satu sisi sanksi hukum terhadap pelaku money politics selama ini juga sulit ditindak karena terbentur batas waktu terkait dengan tindak pidana pemilu.
“Kalau tidak ada batas waktu terkait pidana pemilu, tidak akan selesai pemilu itu, karena ada proses banding, dan lain-lainnya.” jelas lulusan program pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada itu.
Menurutnya, sejak redormasi pelaksanaan pemilu sudah berjalan cukup secara prosedural. Namun secara substansial, banyak kalangan menilai belum berjalan dengan baik, terutama praktik politik uang yang seringkali terjadi.
Ia mengajak masyarakat menolak politik uang karena lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat. Fauzan berharap, peserta sosialisasi pendidikan pemilih bisa menjadi agen perubahan dan bisa memberikan penyadaran kepada semua masyarakat tentang bahayanya politik uang.
“Pilih sesuai hati Nurani bapak ibu. Lihat rekam jejak calon yang akan dipilih. Lihat juga kemampuannya. Jangan terbuai dengan berbagai informasi di berbagai saluran media, termasuk media sosial untuk tujuan sekadar pencitraan, tetapi harus betul-betul dicek dulu, supaya tidak salah pilih.” tegas mantan Bupati Lombok Barat itu.
Fauzan meminta agar masyarakat tetap peduli terhadap politik, karena semua produk perundang-undangan, bahkan anggaran untuk pembangunan merupakan keputusan politik. “Makanya kita harus peduli dan tidak abai dengan politik,” tukasnya. (Yudis/*)
