BIMA (30 April): Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengungkapkan rencana pengaspalan Jalan Lingkar Amahami yang dijadwalkan pada 2025 terpaksa tertunda meski anggaran sudah tersedia.
Ia menjelaskan, penundaan terjadi akibat persoalan administrasi dan status lahan yang belum tuntas secara hukum.
“Aspal Jalan Lingkar Amahami sebenarnya sudah ada anggarannya. Namun tidak bisa dilaksanakan karena terkendala administrasi dan masalah lahan,” ujar Mori, Rabu (29/4/2026).
Ia menyebutkan, usulan proyek tersebut sebenarnya telah disetujui dan anggarannya sudah ditetapkan. Namun, sekitar 10 hari sebelum pelaksanaan, muncul persoalan hukum terkait legalitas lahan yang membuat proyek tidak dapat dilanjutkan.
“Amahami itu usulannya sudah masuk, nilainya juga sudah ada. Tapi menjelang pelaksanaan, muncul persoalan hukum terkait lahan,” jelasnya.
Legislator NasDem dari Dapil NTB I (Kab Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Kota Bima) itu menegaskan, jika persoalan lahan dapat diselesaikan, maka proyek tersebut bisa segera dilanjutkan tanpa hambatan.
“Kalau masalahnya sudah selesai, tinggal dilaksanakan saja,” tegasnya.
Ia juga mengaku kecewa atas penundaan tersebut karena proses mendapatkan anggaran pusat membutuhkan perjuangan dan persaingan dengan daerah lain di Indonesia.
“Saya sangat kecewa. Kita harus rebutan anggaran dengan daerah lain, anggaran sudah ada tapi tidak bisa dimanfaatkan,” ungkapnya.
Jalan Lingkar Amahami merupakan akses vital di pusat Kota Bima yang diharapkan dapat meningkatkan mobilitas warga dan mendukung pengembangan kawasan.
Mori sebelumnya juga menyoroti persoalan lahan di kawasan tersebut, termasuk dugaan munculnya sertifikat hak milik di atas aset pemerintah daerah. (Yudis/*)
0 Komentar