BANDUNG (8 Mei): Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, meminta pengawasan dan transparansi distribusi pupuk bersubsidi diperketat guna mencegah penyelewengan yang merugikan petani.
“Kita ingin memastikan alur distribusi dari produsen sampai ke tangan penerima itu transparan, jelas, dan harus bisa kita awasi bersama. Tidak boleh ada lagi yang ditutupi-tutupi. Aturan harus jelas supaya tidak ada lagi permainan di lapangan yang merugikan petani,” ujar Rajiv saat Sosialisasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pacet dan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan yang digelar pada masa reses DPR RI itu dihadiri kelompok tani, penyuluh pertanian, pemilik kios pupuk, hingga distributor pupuk.
Rajiv menegaskan, sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman seluruh pihak terkait mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi agar berjalan tepat sasaran, terbuka, dan dapat diawasi bersama.
Legislator NasDem dari Dapil Jabar II itu juga menyoroti masih adanya keluhan petani terkait ketersediaan pupuk di kios penyalur, meski telah terdaftar dalam e-RDKK dan memiliki kartu tani. E-RDKK adalah sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok penerimaan pupuk subsidi.
“Masih ada petani yang menyampaikan sudah terdaftar di e-RDKK dan punya kartu tani, tetapi saat menebus pupuk bersubsidi justru mendapat jawaban stok habis atau barang belum datang. Kondisi seperti ini tentu harus menjadi perhatian dan dibenahi bersama,” katanya.
Menurut Rajiv, kegiatan sosialisasi bersama Pupuk Indonesia menjadi ruang dialog antara petani dan pihak terkait untuk mengurai berbagai persoalan distribusi pupuk yang selama ini terjadi di lapangan.
Ia memastikan Komisi IV DPR RI akan terus mendorong perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi agar distribusi lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan petani, khususnya di Kabupaten Bandung. (*)
0 Komentar