JAKARTA (18 Mei): Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa program reforma agraria dan pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat tidak boleh berhenti sebatas legalitas administrasi semata.
Menurutnya, tanah harus benar-benar mampu menjadi sumber kesejahteraan dan kehidupan masyarakat.
“Saya tuh bermimpi Pak, orang-orang di kampung saya bukan hanya mendapatkan sertifikat PTSL yang setiap kali saya reses saya bagikan, tapi pada saat yang sama juga mereka sudah tahu di atas tanahnya tuh mau diapain,” kata Rifqi, sapaan Rifqinizamy, dalam Raker Komisi II DPR dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Legislator Partai NasDem itu menilai, negara harus hadir memastikan masyarakat tidak hanya memiliki sertifikat tanah, tetapi juga memiliki kemampuan memanfaatkan tanah tersebut secara produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Karena itu, Rifqi mendorong lahirnya kebijakan pertanahan yang berpihak langsung kepada rakyat kecil dan mampu menjawab persoalan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.
“Pak Nusron menyampaikan di beberapa tempat hanya ada 6 keluarga di Indonesia ini yang menguasai 80 persen tanah. Karena itu berdasarkan ajaran para ekonom termasuk Profesor Sumitro Djojohadikusumo, oligarki ini adalah musuh kita bersama dan Pasal 33 konstitusi harus ditegakkan,” tegasnya.
Menurut Rifqi, amanat konstitusi harus diwujudkan melalui kebijakan agraria yang menempatkan tanah sebagai instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sekadar aset ekonomi kelompok tertentu.
“Negara harus menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I itu pun meminta pemerintah menghadirkan kebijakan pertanahan yang lebih populis dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat bawah.
“Kita harus bikin kebijakan populis. Rakyat bukan hanya diserahkan tanah, tetapi juga diserahkan tanah sebagai sumber kehidupan,” pungkas Rifqi. (Yudis/*)
0 Komentar