JAKARTA (18 Juni): Anggota DPR RI Nurhadi, S.Pd., M.H., mewakili Fraksi Partai NasDem DPR RI menyampaikan pendapat fraksi terkait hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Penyerahan dokumen tersebut menjadi bentuk komitmen Fraksi Partai NasDem dalam mengawal proses pembentukan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kalimantan.
Menurut Nurhadi, penyesuaian dan penyempurnaan dasar hukum daerah merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Legislasi yang baik harus mampu menjawab kebutuhan daerah hari ini sekaligus menjadi fondasi pembangunan di masa depan. Karena itu Fraksi NasDem mendukung pembahasan yang komprehensif agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Nurhadi, Selasa (15/6/2026).
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu menegaskan bahwa proses harmonisasi dan pemantapan konsepsi RUU merupakan tahapan penting guna memastikan setiap produk legislasi memiliki dasar hukum yang kuat, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan tata kelola pemerintahan daerah.
“Fraksi Partai NasDem memandang bahwa pembahasan 15 RUU Kabupaten/Kota ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan,” ujar Nurhadi.
Sebagai anggota Baleg DPR RI, Nurhadi menekankan pentingnya pembahasan yang cermat dan komprehensif agar setiap RUU yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal legislasi, tetapi juga mampu mengakomodasi dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan pembangunan daerah.
Penyerahan dokumen pendapat Fraksi NasDem tersebut menandai komitmen Partai NasDem dalam mendukung proses legislasi yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, sejalan dengan semangat menghadirkan regulasi yang berkualitas bagi kemajuan daerah dan bangsa. (zal/*)
0 Komentar