Oleh: Rio Yotto
Digital Siber DPP Partai NasDem
COBA kita jujur, kapan terakhir kali kita pakai ChatGPT atau Claude?
Buat bikin caption Instagram? Nyusun laporan kerja? Atau sekadar tanya resep masakan jam 11 malam karena lapar? Rasanya biasa aja, kan. Cuma alat bantu.
Tapi coba simak ini. Di belahan dunia lain, teknologi yang persis sama, AI buatan perusahaan-perusahaan Tiongkok sedang dipelajari serius sama militer mereka. Bukan buat bikin caption, tapi buat menentukan target di medan perang.
Sebagai orang yang setiap hari kerja di persimpangan teknologi dan politik, saya tidak bisa memaknai berita ini cuma sebagai informasi lewat. Ini warning yang serius, dan saya mau ajak kita semua berpikir sama-sama.
Kok Bisa Teknologi yang Sama Dipakai untuk Dua Hal Sejauh Ini Beda?
Ada lembaga riset di Amerika namanya CNAS, baru aja rilis laporan yang bikin banyak orang berpikir ulang. Intinya begini: Tiongkok punya tujuh perusahaan AI raksasa. Beberapa nama pasti familiar di kuping Anda: DeepSeek, Alibaba. AI buatan mereka ini sepintar dan secanggih buatan Amerika, dan bisa dipakai siapa aja, gratis, tinggal download.
Tapi masalahnya bukan di teknologinya. Masalahnya, di Tiongkok, garis pemisah antara “AI buat masyarakat biasa” sama “AI buat kepentingan negara” itu tipis banget. Kapan pun dibutuhkan, teknologi yang tadinya buat kebutuhan sehari-hari bisa langsung ditarik dan dipakai untuk kepentingan militer.
Laksamana Sam Paparo, salah satu petinggi militer Amerika, sampai bicara langsung di depan Senat soal ini. Katanya, militer Tiongkok sudah pakai AI untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan menentukan target jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan awal tahun ini, ada laporan satu tentara bisa mengendalikan sekitar dua ratus drone sekaligus, dibantu AI. Itu baru uji coba. Belum yang sesungguhnya.
Nah, Ini yang Sering Kita Lewatkan sebagai Bangsa
Banyak yang berpikir ini urusan Amerika dengan Tiongkok semata. Padahal polanya bisa terjadi di mana aja, termasuk di Indonesia, termasuk di institusi politik.
Begini logikanya: setiap kali sebuah organisasi, bisa perusahaan, bisa lembaga negara, bisa juga partai politik pakai AI atau sistem digital buatan luar negeri buat kerjaan sehari-hari, sebenarnya kita lagi menitipkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar dokumen kerja. Kita menitipkan data. Menitipkan pola pikir. Bahkan menitipkan strategi. Ke tangan pihak lain, di negara lain, yang aturan mainnya nggak kita kendalikan.
Untuk kita di NasDem, setiap data anggota, dari tingkat nasional sampai desa, adalah aset yang harus dijaga dengan standar yang sama seriusnya dengan cara negara lain menjaga data strategisnya. Bukan karena kita paranoid, tapi karena pelajaran dari kasus AI militer ini jelas menunjukkan: siapa pun yang mengendalikan infrastruktur digital, punya potensi mengendalikan lebih dari sekadar data.
Jadi, Sikap Kita Harus Gimana?
Saya nggak lagi ngajak Anda takut sama AI, apalagi berhenti pakai. AI tetap alat yang sangat membantu, dan saya sendiri masih pakai tiap hari untuk kerja. Tapi ada pengingat sederhana yang perlu jadi kebiasaan baru buat kita semua, termasuk buat rekan-rekan kader dan struktur partai di semua tingkatan.
Sebelum asal pakai aplikasi atau layanan digital apa pun, biasakan bertanya: data yang kita masukkan ini larinya ke mana? Siapa sebenarnya yang bisa mengakses semua itu? Ini pertanyaan simpel, tapi kalau dijadikan kebiasaan, dampaknya besar buat keamanan data kita bersama.
Karena di dunia digital, siapa yang pegang data, dialah yang sebenarnya pegang kendali. Dan sebagai partai yang ingin terus relevan di era digital, kita tidak boleh jadi pihak yang cuma jadi penonton masalah ini. Kita harus jadi pihak yang sadar, dan yang menjaga.
0 Komentar