JAKARTA (12 Agustus): Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menilai ketentuan pembagian pendapatan 92% untuk pengemudi ojek online (ojol) dan maksimal 8% untuk aplikator dalam Perpres Ojol merupakan langkah positif.
Namun, menurutnya, penerapan perpres tersebut harus dipastikan berjalan di lapangan dan tidak membuka celah bagi pengurangan pendapatan pengemudi melalui skema potongan atau biaya lainnya.
“Saya melihat ketentuan mengenai pembagian pendapatan 92 persen untuk pengemudi dan maksimal 8 persen untuk aplikator merupakan langkah positif. Tetapi yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar dilaksanakan di lapangan dan tidak dicari celah untuk mengurangi pendapatan pengemudi melalui skema potongan atau biaya lainnya,” ujar Nurhadi saat dihubungi, Rabu (12/8/2026).
Menurut Nurhadi, persoalan ojol tidak hanya berkaitan dengan transportasi, tetapi juga menyangkut aspek ketenagakerjaan, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan kesejahteraan pengemudi.
“Isu ojol tidak semata-mata persoalan transportasi. Ada dimensi ketenagakerjaan, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan kesejahteraan yang harus menjadi perhatian negara. Jangan sampai kita bicara ekonomi digital yang tumbuh pesat, tetapi orang-orang yang menjadi tulang punggung ekosistemnya justru bekerja tanpa perlindungan yang memadai,” tuturnya.
Karena itu, Nurhadi mendorong pemerintah tidak berhenti setelah Perpres Ojol diterbitkan. Pengawasan dan evaluasi secara berkala dinilai penting untuk memastikan ketentuan pembagian pendapatan dan perlindungan bagi pengemudi benar-benar berjalan.
“Karena itu, saya mendorong agar setelah Perpres diterbitkan, pemerintah tidak berhenti pada tahap regulasi. Harus ada pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasinya,” tegasnya. (gema/*)
0 Komentar