JAKARTA (31 Agustus): Konsep Transit Oriented Development (TOD) dinilai sangat menarik dan potensial untuk menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan. Mulai dari aksesibilitas dan konektivitas masyarakat, penguraian kemacetan, mengatasi backlog perumahan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Teguh Iswara Suardi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V ke Rusun TOD Stasiun Rawabuntu, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (28/8/2026).
“Secara konsep, kami dan Komisi V sangat mendukung TOD ini untuk bisa diterapkan dan juga mungkin diamplifikasi ke beberapa tempat lain,” ujar Teguh.
Namun menurutnya, implementasi TOD di lapangan perlu dievaluasi menyeluruh sebelum diperluas. Data menunjukkan konsep itu sudah mulai diterapkan sejak 2017. Namun hingga hari ini baru terbangun tuga lokasi, dan ketiganya belum berjalan maksimal 100% sesuai master plan awal.
“Sudah hampir satu dekade, tapi baru terbangun tiga unit. Ini hal-hal yang menurut saya harus kita lakukan evaluasi secara menyeluruh konsep TOD ini supaya ke depannya betul-betul bisa efisien dan juga efektif sesuai dengan yang diharapkan,” tegas Teguh.
Mengambil contoh Stasiun Rawa Buntu, Teguh menyoroti sejumlah persoalan. Pertama, tingkat okupansi hunian masih cukup rendah di angka 60%. Kedua, prinsip hunian berimbang belum tercapai. Hunian yang terbangun baru untuk segmen komersil dan itu pun penjualan barunya mencapai 60%. Ketiga, masih ada kemacetan yang ditimbulkan oleh bangunan dan belum tersedianya sky bridge untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat.
“Hal-hal ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita berbicara mengamplifikasi hunian-hunian TOD ke depannya. Tiga lokasi ini menurut saya harus dievaluasi total sebelum kita berbicara amplifikasi karena ketiganya pun ini belum bisa bekerja secara maksimal,” lanjutnya.
Komisi V juga mendorong pendalaman data penghuni di lokasi TOD lain yang okupansinya sudah mencapai 80% – 90%. Jangan sampai hunian khusus MBR justru dihuni oleh masyarakat dari luar kota sehingga tidak menyelesaikan backlog perumahan di daerah setempat.
“Kita harus melihat lagi secara detail siapa-siapa saja yang menggunakan hunian-hunian khusus MBR itu. Apakah betul-betul menyelesaikan backlog dari pemerintah daerah. Jangan sampai lebih banyak pendatang yang beli unit, karena itu kan tidak menyelesaikan backlog,” jelas Teguh.
Lebih lanjut, legislator NasDem dari Dapil Sulsel II itu berharap Direktorat Jenderal Integrasi Antarmoda Transportasi yang baru di Kementerian Perhubungan dapat lebih dilibatkan dalam pengembangan TOD. Kehadiran ditjen itu diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan integrasi moda transportasi secara lebih komprehensif.
“Kami sangat berharap dengan konsep ini yang sangat menarik dan bisa kita kembangkan ke depannya. Tapi perlu dilakukan banyak evaluasi agar ke depannya bisa berjalan lebih efisien lagi,” tutup Teguh Iswara.(nurhadi/*)
0 Komentar