JAKARTA (24 September): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi, mengungkapkan sebagai anggota Komisi V yang bermitra dengan Kementerian Desa dan Kementerian Perhubungan, dirinya sering mendengarkan keluhan dan keresahan berbagai persoalan. Berbagai aspirasi dari masyarakat itu pun telah menjadi perhatian Komisi V DPR RI.
Hal tersebut disampaikan Teguh Iswara saat menerima audiensi Universitas Sains Al-Qur’an (Unsiq) Wonosobo, Jawa Tengah di Ruang Rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Permohonan audiensi tersebut terkait rencana pelaksanaan studi pengalaman lapangan untuk menentukan kebijakan serta visi-misi Komisi V DPR RI.
“Sudah cukup sering kami mendengarkan termasuk di dapil kami terkait keresahan teman-teman desa dan seluruh perangkat desanya,” ungkapnya.
Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan II itu menegaskan, meski program strategis nasional harus didorong, pihaknya tetap terus memperjuangkan agar program-program vital di Kementerian Desa tetap aktif.
“Kami paham betul bahwa perangkat desa adalah garda terdepan yang paling paham konteks apa yang terjadi di desanya masing-masing. Kami juga sudah mendorong Kementerian Desa agar aktivasi program-program penting itu tetap dilakukan,” tukas Teguh.
Oleh karena itu, Teguh meminta agar setiap aspirasi dilengkapi dengan data dan kajian tertulis agar lebih kuat saat diperjuangkan di kementerian terkait.
“Kalau saya boleh menyarankan, silakan dibuat datanya, silakan dibuat kajiannya dan diserahkan tertulis kepada kami. Semakin banyak data dan informasi, ini akan sangat membantu kita untuk menyuarakan aspirasi terkait dana desa,” pintanya.
Teguh juga menambahkan, Komisi V yang bermitra dengan Kementerian PU dan Kementerian Desa akan mencatat dan mengawal setiap aspirasi tersebut.
“Setiap aspirasi akan menjadi catatan penting untuk kami dan akan selalu kami perjuangkan,” katanya.
Terkait program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Teguh menjelaskan bahwa kuota bantuan terus meningkat setiap tahun. Ia juga memastikan perjuangan di DPR RI telah membuahkan hasil dengan dipermudahnya persyaratan penerima bantuan.
“Dulu sangat kaku dengan desil, sedangkan kondisi kesejahteraan itu bisa berubah-ubah. Hari ini mungkin miskin, besok bisa kaya, begitu sebaliknya,” jelas Teguh.
Saat ini, lanjutnya, penentuan penerima bantuan tidak lagi terpaku pada desil, melainkan dengan verifikasi langsung kondisi fisik rumah di lapangan.
“Yang betul-betul diperhatikan sekarang adalah kondisi rumahnya, difoto. Kalau memang dianggap tidak layak, itu akan menjadi prioritas untuk mendapat bantuan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Teguh mengingatkan masyarakat untuk tetap mengusulkan melalui dua jalur, yakni jalur aspirasi anggota dewan dan jalur reguler melalui pemerintah daerah.
“Jadi tidak ada masalah, tetap saja diusulkan ke pemerintah daerah yang terkait supaya pemerintah daerahnya juga bisa mendorong di pusat. Supaya tetap dapat bantuan aspirasi dan tetap dapat bantuan reguler,” tutupnya. (nurhadi/*)
0 Komentar