JAKARTA (1 Oktober): Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menilai pergantian Kapolri menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap kepolisian harus dibangun melalui pendekatan yang humanis, bukan dengan rasa takut. Komisi III DPR sebelumnya menyetujui pencalonan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri secara aklamasi. Persetujuan tersebut kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 1 Oktober 2026.
“Polisi adalah bagian yang tidak terpisahkan, polisi bersama masyarakat. Apalagi dalam paparan Pak Suyudi tadi menjelaskan bahwa Polri jangan sampai ditakuti, tapi Polri harus dekat dengan masyarakat. Itu karena kepercayaan, trust kepada institusi Polri, bukan karena masyarakat takut sama Polri,” ujar Rudianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Rudianto juga menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Ia menilai pengalaman Suyudi, termasuk saat menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), menjadi bagian dari rekam jejak yang akan mendukung kepemimpinannya di Polri.
“Yang pertama tentu kami menyambut baik pilihan Bapak Presiden Prabowo, yang mana jabatan Kapolri adalah jabatan tertinggi di institusi kepolisian, yang mana dia adalah alat negara yang tegak lurus kepada Bapak Presiden,” ungkap Rudianto.
“Dan pilihan kepada Pak Suyudi Ario Seto ini saya kira pilihan yang tepat. Apalagi beliau masih muda, energik dan rekam jejak kinerja beliau di BNN begitu luar biasa, mengungkap peredaran narkoba berton-ton dan itu luar biasa, termasuk peredaran di kampung-kampung narkoba yang selama ini susah tersentuh, itu disentuh oleh Pak Kepala BNN Pak Suyudi Ario Seto,” lanjut dia.
Menurutnya, Komjen Pol Suyudi Ario Seto juga memiliki kapasitas untuk menerjemahkan mandat konstitusi terkait fungsi Polri sebagai institusi yang melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat.
“Pak Suyudi ini adalah figur yang saya kira bisa menerjemahkan apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden, terutama mandat konstitusi Pasal 30, yang mana polisi adalah alat negara yang tugasnya melayani, mengayomi, melindungi masyarakat,” pungkasnya. (safa/*)
0 Komentar