JAKARTA (8 Oktober): Alokasi belanja negara yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah tersebut menjadi kunci utama dalam memastikan ketahanan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengelolaan publik.
“Berdasarkan postur APBN yang telah disetujui, belanja negara disepakati mencapai kurang lebih Rp4,32 triliun dengan target pendapatan negara sebesar Rp3,456 triliun,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro seusai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Legislator NasDem dari Dapil Sumsel I itu menekankan bahwa efektivitas pelaksanaan belanja di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), badan, hingga transfer ke daerah akan menentukan dampak riil terhadap perekonomian rakyat.
“Satu catatan kita adalah belanja harus berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu. Sehingga hasil daripada belanja, baik belanja K/L, belanja badan, dan belanja kementerian, termasuk transfer daerah, ketika dia tepat waktu, kualitas belanjanya menjadi berkualitas, insya Allah daya beli itu akan meningkat,” ujar Fauzi.
Komisi XI juga menyoroti pentingnya edukasi publik mengenai peran strategis APBN sebagai instrumen kesejahteraan rakyat. Sosialisasi secara masif dan kolaboratif dinilai sangat esensial agar masyarakat memahami bagaimana pergerakan dan dinamika kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi postur keuangan negara.
Menurut Fauzi, sosialisasi APBN tidak hanya menjadi tanggung jawab DPR RI semata, tetapi juga melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga jajaran pimpinan daerah di tingkat terbawah.
“Ya, makanya harus ada sosialisasi, bahwa APBN ini adalah instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan belanja. Nah, sosialisasi dilakukan oleh DPR RI sendiri, sosialisasi dilakukan oleh kementerian dan badan, sosialisasi dilakukan oleh Pemda, sosialisasi dibangun oleh bupati, wali kota, dan lumbung,” tuturnya.
Komisi XI turut mencermati tantangan geopolitik global serta fluktuasi harga komoditas dunia seperti harga minyak mentah yang menyentuh angka 102 dolar AS per barel yang berpotensi membayangi ketahanan APBN ke depan. Kendati tantangan eksternal tergolong tinggi, jelasnya, indikator penerimaan negara dilaporkan tetap menunjukkan kinerja positif.
“Geopolitik ini masih berpengaruh, tapi seolah kemarin Pak Menteri Baru Pak Suahasil menyatakan bahwa pertumbuhan pajak kita, pertumbuhan pendapatan kita di angka 21,4 persen. Mudah-mudahan pertumbuhan pendapatan negara ini juga akan mendorong belanja negara yang berkualitas,” pungkasnya. (dpr.go.id/*)
0 Komentar