JAKARTA (9 November): Pengesahan undang-undang bukan akhir dari perjuangan legislasi. Tantangan sesungguhnya justru memastikan aturan dijalankan, anggaran berpihak kepada masyarakat, dan negara hadir melindungi kelompok yang selama ini belum memperoleh perlindungan hukum secara memadai.
Hal itu disampaikan Ketua Koordinator Bidang Ideologi, Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai NasDem Willy Aditya dalam Simposium III bertajuk “Politik Legislasi Partai NasDem: Memperjuangkan yang Tertinggal” di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Dalam acara yang menjadi rangkaian HUT ke-15 Partai NasDem tersebut, Willy menegaskan bahwa undang-undang hanyalah instrumen untuk memperbaiki kehidupan bernegara. Karena itu, perjuangan tidak boleh berhenti di parlemen, tetapi harus dilanjutkan melalui pengawasan, pelaksanaan kebijakan, hingga keberpihakan anggaran.
“Maka, kemudian, di sanalah kolaborasi dibutuhkan. Tadi saya katakan, kita butuh berjuang bersama,” kata Willy yang juga Ketua Komisi XIII DPR RI.
Menurut dia, kolaborasi diperlukan agar pemerintah mampu menjalankan undang-undang secara optimal. Legislasi juga harus benar-benar berpihak kepada kepentingan publik, sejalan dengan semangat Partai NasDem sebagai partai yang memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Perjuangan tersebut, kata Willy, harus menjadi napas gerakan partai hingga tingkat daerah, mulai dari DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, hingga kepala daerah.
Ia mencontohkan mandat Kongres Partai NasDem untuk mendorong peraturan daerah tentang gotong royong dan partisipasi masyarakat. Regulasi tersebut diharapkan memperluas keterlibatan warga dalam proses pembangunan, bukan hanya melibatkan segelintir kelompok.
“NasDem mendorong perda gotong royong itu dalam konteks partisipasi pembangunan,” ujarnya.
Simposium III membahas empat isu utama legislasi, yakni perlindungan korban kekerasan seksual, pengakuan dan perlindungan hak pekerja rumah tangga, pemenuhan hak masyarakat adat, serta perlindungan hak pencipta di tengah perkembangan ekonomi kreatif.
Forum ini dibuka oleh Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim. Selain Willy Aditya, hadir Ketua DPP Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung.
Hadir pula Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor, Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini, serta Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat Abdon Nababan. Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rudianto Lalo bertindak sebagai moderator.
Selain mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), simposium juga membahas perjuangan RUU Masyarakat Adat dan RUU Hak Cipta. (WH/AS)
0 Komentar