Home / Berita / Berita
Berita

Waspadai Potensi Lonjakan Kekerasan Gender di Tengah Krisis Iklim

đź“… 17 Nov 2026 đź’¬ 0 Komentar
Bagikan artikel:

JAKARTA (17 November): Negara tidak boleh lengah dan harus segera memperkuat perlindungan bagi kelompok paling rentan di Tanah Air. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan itu terkait dengan laporan terbaru UN Women dalam Konferensi Iklim COP31.

Laporan tersebut memperingatkan bahwa krisis iklim dapat mendorong kenaikan hingga 141 juta perempuan dan anak perempuan ke jurang kemiskinan ekstrem pada pertengahan abad ini. 

“Angka 141 juta itu bukan sekadar statistik. Itu adalah wajah ibu-ibu kita, saudara-saudara kita, yang setiap hari berjuang menghidupi keluarga di tengah tekanan ekonomi dan bencana yang kian sering terjadi,” ujar Lestari dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Laporan berjudul ‘Gender Equality in the Age of Climate Crisis’ yang dirilis di Antalya, Turkiye, menemukan bahwa lebih dari satu pada tiga perempuan dan anak perempuan di dunia—sekitar 1,5 miliar jiwa—tinggal di wilayah yang disebut ‘titik panas iklim’. 

Di wilayah-wilayah ini, paparan bencana seperti siklon dan kekeringan berpadu dengan pekerjaan yang tidak pasti serta ketimpangan gender yang mendalam.

Data dari 24 negara menunjukkan kenaikan suhu rata-rata sebesar 1 derajat Celsius berkaitan dengan perempuan kehilangan pendapatan 34% lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-laki. 

Perempuan juga menanggung beban kerja perawatan tak dibayar yang meningkat, seperti mencari air dan bahan bakar serta merawat anggota keluarga pasca-bencana.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menyoroti bahwa risiko ini bukan skenario yang jauh dari kenyataan yang kita hadapi. 

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 2.200 kejadian bencana sepanjang 2026, dengan lebih dari 99% di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, dan kekeringan. 

“Ketika banjir melanda, perempuan di perdesaan yang paling terdampak karena harus mengurus air bersih, menyelamatkan anak, dan kehilangan mata pencaharian dari sektor pertanian,” jelasnya.

Selain ancaman kemiskinan, Rerie memperingatkan potensi lonjakan kekerasan berbasis gender di tengah krisis iklim. Laporan UN Women mencatat bahwa di 14 negara, paparan kekeringan ekstrem yang berkepanjangan berkaitan dengan risiko 21% lebih tinggi terjadinya kekerasan seksual terhadap remaja putri dan perempuan muda. 

Data Komnas Perempuan menunjukkan 1.833 pengaduan kekerasan terhadap perempuan pada semester pertama 2026. “Ini harus menjadi alarm bagi kita untuk memperkuat sistem perlindungan, bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi jauh sebelumnya,” tegas Rerie. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini mendesak pemerintah mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim. 

Menurutnya, program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan harus dipastikan menjangkau perempuan kepala keluarga yang paling rentan. “Jangan sampai bantuan justru tidak sampai karena hambatan administratif atau budaya patriarki di tingkat desa,” ujarnya.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu juga menekankan pentingnya melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait iklim. Laporan UN Women mencatat perempuan masih tersisih dari pengambilan keputusan iklim secara global. 

“Perempuan bukan hanya korban. Mereka adalah agen perubahan yang memiliki pengetahuan lokal tentang lingkungan. Negara harus memberikan ruang bagi mereka untuk memimpin dalam upaya mencari solusi,” kata anggota Komisi X DPR RI itu. 

Rerie menegaskan bahwa perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk perempuan, dari dampak krisis iklim adalah amanat konstitusi. 

“Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa. Jika perempuan dan anak-anak kita dibiarkan menanggung beban terberat dari krisis yang tidak mereka ciptakan, maka kita telah gagal menjalankan amanat itu,” pungkas Rerie. (*)

Diskusi

0 Komentar

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *