JAKARTA (18 November): Fraksi Partai NasDem DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027.
Usulan tersebut disampaikan melalui pandangan Fraksi Partai NasDem yang dibacakan Nafa Urbach dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam pandangan fraksi tersebut, RUU tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara tercantum sebagai salah satu dari 27 RUU yang diusulkan Fraksi NasDem untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2027.
Menanggapi usulan tersebut, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Baleg yang telah menerima aspirasi masyarakat Papua bagian utara pada 1 Oktober 2026. Aspirasi tersebut kemudian dimasukkan dalam usulan Baleg untuk Prolegnas Prioritas 2027.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Baleg yang telah menerima aspirasi dari masyarakat daerah Papua di sebelah utara yang diserahkan pada tanggal 1 Oktober tahun ini 2026. Kemudian sudah dimasukkan dalam usulan Baleg untuk prioritas Prolegnas 2027 sebagai usulan,” ujar Tonny.
Tonny menjelaskan, usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara bukan merupakan hal baru. Menurutnya, RUU tersebut pernah dibahas di Baleg pada 2022 dan telah melalui tahap finalisasi serta pembulatan. Namun, pembahasannya belum ditindaklanjuti karena pemerintah saat itu mempertimbangkan keterbatasan anggaran.
“Usulan Papua Utara ini bukan usulan baru, tapi ini sudah pernah dibahas di Baleg di tahun 2022 dan sudah ada finalisasinya waktu itu, pembulatan dan lain-lain. Namun, ini belum ditindaklanjuti pada saat itu karena pemerintah mempertimbangkan keterbatasan dana,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tonny berharap usulan RUU tersebut dapat menjadi pembahasan bersama pemerintah dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2027. Ia menilai penetapan RUU menjadi undang-undang penting agar Provinsi Kepulauan Papua Utara dapat mengikuti tahapan Pemilu 2029.
“Harapan kami, mudah-mudahan usulan RUU Papua Utara ini bisa menjadi pembahasan bersama pemerintah agar bisa masuk di prioritas 2027,” katanya.
Tonny juga berharap pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara dapat segera diwujudkan menjadi undang-undang sehingga daerah tersebut dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2029.
“Mudah-mudahan usulan Papua Utara ini menjadi sebuah undang-undang yang bisa ditetapkan sehingga bisa ikut dalam Pemilu 2029,” pungkasnya. (gema/*)
0 Komentar