Independensi KPK Diuji Kasus KTP-el

Getting your Trinity Audio player ready...

SIBOLGA, SUMUT (9 Maret): Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan sejumlah nama besar seperti pejabat negara dan politisi masuk daftar penerima aliran dana dalam kasus KTP elektronik. Besaran nilai yang diterima pun sangat fantastis.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung berharap lembaga antirasuah serius menangani kasus ini. Martin meminta KPK mengungkap kasus tersebut sampai tuntas.

"Dengan demikian, kepercayaan masyarakat kepada KPK akan tetap terjaga," kata Martin, di Sibolga, Sumatera Utara, Kamis,(09/03).

Penuntasan kasus ini, kata Martin, juga untuk membuktikan bahwa KPK tak bisa diintervensi dan tak tebang pilih.

“Jangan sampai KPK tak lagi dipercaya masyarakat. Ini saatnya KPK menunjukkan kinerja mereka," tambah Martin, seperti dilansir metrotvnews.com.

Dalam menangani kasus besar, Martin juga meminta KPK tak mengandalkan penyadapan saja.

"Kalau sekedar OTT dari penyadapan, kepolisian dan kejaksaan bisa melakukannya," ujar dia.

Seperti diketahui, pagi tadi, kasus dugaan korupsi KTP-el mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Sidang mengadili dua terdakwa, Irman dan Sugiharto. Keduanya adalah pejabat Kemendagri yang menangani proyek KTP-el. Sejumlah nama pejabat dan politisi disebut dalam dakwaan.(*)