DPR Minta Sawit Masuk Perundingan Dagang RI-Uni Eropa
JAKARTA (26 November): Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memasukkan kelapa sawit dalam perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA). Jika tidak ada pembahasan sawit, maka tidak perlu ada IEU-CEPA.
“Sawit merupakan berkah bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, pemerintah harus memperjuangkan kelapa sawit dalam semua pembahasan perdagangan dengan negara lain, termasuk di antaranya dengan Uni Eropa ini,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (25/11) malam.
Menurut pimpinan Komisi IV dari Fraksi Partai NasDem itu, sawit merupakan komoditas strategis dan penopang perekonomian nasional. Komoditas itu juga telah terbukti menyumbangkan devisa negara hingga ratusan triliun rupiah. Belasan juta rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya pada komoditas teresebut.
Sawit, tambah politisi NasDem dari daerah pemilihan Jawa Timur II itu, juga berperan besar terhadap pembangunan daerah. Banyak daerah di luar Pulau Jawa yang perekonomiannya menggeliat karena adanya perkebunan kelapa sawit.
Komoditas ini juga menyerap banyak tenaga kerja berpendidikan rendah. Karena itu pemerintah harus memperjuangan kelapa sawit dalam berbagai forum internasional.
“Termasuk di antaranya pada lanjutan perundingan IEU-CEPA ini,” kata Hasan Aminuddin.
Hasan mendukung langkah yang ditempuh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tetap akan menjadikan sektor sawit sebagai pembahasan prioritas dalam negosiasi IEU-CEPA. Karena hal tersebut sejalan dengan misi Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan dan melindungi industri sawit. (*)
