DPR Sahkan 50 RUU Prioritas Tahun 2020
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
JAKARTA (17 Desember): Rapat paripurna DPR menyepakati 50 RUU masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. Dua di antaranya adalah RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU tentang Jalan.
Kesepakatan tersebut disahkan dalam rapat paripurna ke 6 DPR yang berlangsung di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (17/12). Dengan digelarnya rapat tersebut maka DPR memasuki masa reses hingga awal tahun depan.
Wakil Ketua Komisi V DPR Syarif Abdullah Alkadrie dari Fraksi Partai NasDem mengatakan Komisi V DPR mendorong lima RUU masuk Prolegnas, dua di antaranya menjadi prioritas tahun 2020.
"Ada dua yang kita prioritaskan, yakni RUU Lalu Lintas dan RUU Jalan," kata Syarif seusai rapat paripurna tersebut.
Politisi NasDem tersebut mengatakan RUU tentang LLAJ dan RUU tentang Jalan harus segera dilakukan karena UU tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
"Saat ini kan sudah banyak alat transportasi, seperti taksi online ini kan harus kita atur bagaimana keberadaannya. Tentu juga jalan raya sekarang harus diatur juga, supaya law enforcementnya bisa berlaku dan ditegakkan," terang Syarif.
Rapat paripurna DPR RI mengesahkan 50 RUU prioritas tahun 2020. Dari jumlah itu terdapat empat RUU carry over yakni RUU tentang Bea Materai, RUU tentang KUHP, RUU tentang Pemasyarakatan (RUU dari pemerintah) dan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba (usul DPR).
Kemudian juga ada sejumlah RUU yang sempat dan masih menjadi sorotan publik di antaranya RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), RUU Pertanahan dan RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua.
Berikut adalah 50 RUU prioritas Prolegnas 2020:
1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. RUU tentang Pertanahan
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
5. RUU tentang KUHP
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba
14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
23. RUU tentang Penyadapan
24. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
27. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
28. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan Nasional (Omnibus Law)
30. RUU tentang Kefarmasian
31. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
32. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua
33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
34. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
35. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
36. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
37. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
38. RUU tentang Ketahanan Keluarga
39. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
40. RUU tentang Profesi Psikologi
41. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
42. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)
43. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian
44. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
45. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
47. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
48. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus Law)
49. RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
50. RUU tentang Daerah Kepulauan.(BA/*)
