DOB di Jabar Sangat Mendesak

PURWAKARTA (27 Desember): Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat sangat mendesak, karena berkaitan dengan keadilan fiskal. Pemerintah daerah bersama masyarakat diharap datang langsung ke Komisi II DPR untuk beraudiensi dengan anggota dewan dan kementerian terkait khususnya Kementerian Dalam Negeri  RI,untuk mengajukan DOB.

“Nanti kita akan sampaikan, karena banyak sekali usulan DOB. Komisi II DPR hampir tiap hari menerima aspirasi terhadap DOB. Tapi kebanyakan dari timur, dari Jawa Barat sendiri belum pernah ada yang datang terkait dengan DOB,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa saat Kunker Reses Komisi II ke Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (26/12).

Sebelumnya Gubernur Jabar, Ridwan Kamil  menyampaikan salah satu provinsi di Indonesia yang berpenduduk kurang dari 5 juta jiwa namun dipimpin oleh satu gubernur dan 17 pemerintah daerah kabupaten/kota.

“Yang sudah siap DOB sudah banyak. Kalau pakai rasio di Jawa Timur, harusnya di Jawa Barat itu 40 daerah,” katanya.

Terkait DOB, Ridwan Kamil menjelaskan, Pemerintah Pusat berpendapat pemekaran banyak yang gagal. Hal itu bisa saja berlaku di luar Pulau Jawa, karena terbentur persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lain-lain.

“Tapi, di Jawa Barat ini, secara SDM sangat siap. Kami buktikan di Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Ini adalah DOB yang selalu mendapat penghargaan. Bahkan, Pangandaran tingkat penganggurannya terendah seluruh Jawa Barat,” tambahnya.

Solusi lainnya, lanjut Emil sapaan Ridwan Kamil, dengan pemekaran desa artinya bagi desa-desa Jabar yang wilayahnya luas dan penduduknya banyak diharapkan dapat dimekarkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan bagi penduduk sekitar.(dpr.go.id/*)