DPRD Sulteng Minta Morowali Ajukan PSBB
PALU (25 April): Meningkatnya jumlah kasus pasien dalam pengawasan (PDP) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), tepatnya di Desa Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi perhatian Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira.
Oleh karena itu, demi menciptakan pengendalian situasi secara terukur di Kabupaten Morowali, Nilam Sari meminta Bupati Morowali untuk segera mengajukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan mengantisipasi dampak ikutan PSBB.
"Semua pihak di Kabupaten Morowali, terutama entitas bisnis seperti IMIP dan perusahaan lainnya untuk membangun kerja sama penanggulangan Covid-19 bersama Pemerintah Kabupaten Morowali. Melawan Covid-19 tidak bisa hanya menyerahkan pada urusan pemerintah kabupaten, tetapi semua komponen masyarakat harus turut serta mengambil peran," kata Legislator NasDem itu dalam siaran pers yang dikirimkan ke partainasdem.id, Sabtu (25/4).
Menurut dia, IMIP adalah kawasan Industri yang mempekerjakan puluhan ribu orang. Daerah itu berpeluang dan berpotensi menjadi pusat transmisi.
Sebelum terlambat, tindakan pencegahan dan antisipasi harus segera dilakukan. Tetapi terus berinovasi dan bergerak cepat agar tidak terjadi dampak buruk yang fatal.
Untuk itu Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira juga meminta Gubernur Sulawesi Tengah untuk segera menghentikan kegiatan operasional IMIP dan aktivitas konsentrrasi dalam jangka waktu PSBB karena terdapat ribuan orang di wilayah itu.
Menurut Legislator NasDem Sulteng itu, penting untuk mencegah penularan dan melakukan antisipasi sebelum situasi tidak bisa dikendalikan. Intinya tidak boleh menunggu jatuhnya ribuan korban jiwa baru sadar.
"IMIP segera membangun rumah sakit skala regional untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa. IMIP sebagai korporasi skala multinasional harus bisa turut serta memberi kontribusi membantu daerah dalam urusan kemanusiaan Covid-19," tambahnya.
Nilam Sari juga berharap, IMIP dan para investor skala besar di Morowali bukan hanya datang mengeruk keuntungan semata. Tetapi juga ikut mengambil tanggung jawab besar dan memperhatikan aspek kemanusiaan.
"Sekali lagi, bahwa melawan Covid-19 tidak bisa hanya mengharapkan pemerintah. Tetapi semua pihak harus turut mengambil peran dan tanggung jawab," tegasnya.(*)
