Kebijakan Ganjil-Genap untuk Motor Dinilai Memberatkan
JAKARTA (6 Juni): Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk merevisi kebijakan ganjil-genap untuk sepeda motor selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan, kebijakan tersebut dinilai menyulitkan warga yang bekerja di lapangan.
"NasDem memandang pembatasan ganjil-genap untuk sepeda motor perlu direvisi, karena pengguna sepeda motor banyak dari pekerja lapangan. Itu akan menyulitkan orang kecil," ujar Wibi kepada wartawan, Sabtu (6/6).
Legislator NasDem itu menilai dampak kebijakan ganjil-genap untuk motor akan meningkatkan jumlah penumpang di sektor transportasi masal.
"Untuk kembali bergerak mengais rezeki, cukup fokus dalam protokol kesehatannya saja. Kekhawatiran kami, akan terjadi penumpukan di transportasi masal. Dan itu berbahaya," jelasnya.
Menurut Wibi, saat ini perekonomian warga Jakarta sedang bergerak untuk bangkit. Karena itu, ia menegaskan, tugas Pemprov DKI seharusnya memperketat protokol kesehatan dan mendidik warga.
"Rakyat hari ini sedang kembali bergerak, dan itu juga akan berimplikasi pada perbaikan ekonomi. Tugas kita, pemerintah, adalah melakukan edukasi dan perketat protokol kesehatan yang sudah menjadi ketentuan," pungkas Wibi.
Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Dalam Pergub tersebut diatur terkait pembatasan kendaraan dengan rekayasa ganjil-genap untuk kendaraan motor dan mobil.(HH/*)
