Penerima Vaksin Covid-19 Jangan Terlena
JAKARTA (17 Februari): Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam program vaksinasi Covid-19. Wibi berharap, vaksinasi tahap kedua kepada pelaku UMKM dapat mendorong geliat ekonomi di Ibu Kota.
“Virus ini tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat, tapi berdampak pada ekonomi dan sosial. Kami berharap, vaksinasi ini dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan warga tetap patuh terhadap 3M,” tegasnya saat meninjau dimulainya vaksinasi tahap kedua di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/2).
Legislator NasDem DKI Jakarta itu mengingatkan kepada para pedagang Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk tidak terlena setelah divaksinasi Covid-19.
"Mereka tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dan gerakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sesering mungkin," ujarnya.
Selain itu, ada tiga pesan yang disampaikan Wibi kepada pedagang, termasuk kelompok yang mendapatkan vaksin di tahap kedua ini.
Pertama, penerima vaksin harus menerapkan 3M saat berada di luar rumah. Sekalipun vaksin diberikan untuk meningkatkan antibodi, namun penerimanya tetap berpotensi menularkan virus kepada yang lain dengan kategori orang tanpa gejala (OTG).
“Penerima vaksin harus tetap mematuhi 3M untuk melindungi diri sendiri termasuk orang lain, terutama melindungi orang yang belum mendapatkan vaksin dan memiliki riwayat komorbid (penyakit penyerta),” kata Wibi.
Kedua adalah masyarakat Jakarta diminta bersabar dalam proses vaksinasi Covid-19. Menurut dia, penerima vaksinasi yang sangat banyak membuat proses penyuntikkannya membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, terdapat 7,9 juta warga Ibu Kota yang terdata bakal mendapatkan vaksin Covid-19. Proses vaksinasi ini diproyeksikan bakal memakan waktu selama beberapa bulan.
“Pada saatnya pasti semua kebagian, tapi ini kan sudah diatur pemerintah untuk memprioritaskan kelompok-kelompok tertentu. Misalnya tenaga kesehatan dan kelompok layanan publik,” ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.
Sedangkan ketiga Wibi meminta calon penerima vaksin Covid-19 bersikap jujur kepada tenaga kesehatan mengenai kondisi tubuhnya. Mereka harus menceritakan kemungkinan memiliki riwayat penyakit komorbid atau sebagai penyintas Covid-19.
“Vaksinasi harus benar-benar dicek bahwa yang bersangkutan tidak ada penyakit bawaan. Tujuannya untuk meminimalisasi risiko akibat mendapatkan vaksin,” katanya. (HH/*)
