Perlu Kolaborasi Semua Pihak untuk Wujudkan UU TPKS
JAKARTA (18 Januari): Tahapan baru pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) harus diikuti kesiapan para legislator dalam berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan UU yang melindungi hak-hak dasar warga negara.
“Saya bersyukur RUU TPKS bisa disepakati sebagai RUU inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna DPR hari ini. Tahap pembahasan berikutnya menuntut para legislator bersama pemerintah mampu memformulasikan masukan masyarakat ke dalam undang-undang,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/1), menyikapi disepakatinya RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna DPR.
Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, upaya memformulasikan masukan dari masyarakat ke dalam undang-undang harus didasari atas kajian yang terukur agar pasal-pasal tersebut dapat diaplikasikan.
Komposisi fraksi dalam Sidang Paripurna DPR yang mayoritas setuju pembahasan RUU TPKS ke tahap selanjutnya, menurut Legislator NasDem tersebut, diharapkan mampu mempercepat kehadiran UU TPKS di tengah maraknya kasus kekerasan seksual di Tanah Air.
Menurut Rerie, semangat untuk memberikan kepastian hukum, pencegahan, perlindungan dan rehabilitasi korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual, harus terus ditingkatkan agar undang-undang yang dihasilkan dapat benar-benar memberi rasa aman bagi setiap warga negara dari ancaman tindak kekerasan seksual.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap pembahasan lanjutan RUU TPKS bersama pemerintah dapat lebih menyempurnakan produk legislasi yang sudah melewati tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Menurut Rerie, kesempurnaan proses dalam pembahasan RUU TPKS diharapkan mampu menghasilkan undang-undang yang bisa diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan keseharian.
Sementara proses legislasi RUU TPKS berjalan, hari ini (Selasa 18/1) Partai NasDem membuka Posko Pengaduan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi masyarakat di kantor DPW Partai NasDem DKI Jakarta. Posko itu untuk menampung laporan masyarakat dan ikut mengadvokasi sejumlah kasus yang dialami para korban kekerasan seksual.
Rerie sangat berharap RUU TPKS dapat segera disahkan menjadi undang-undang, agar maraknya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat dapat segera diredam dan sejumlah kasus yang terungkap bisa segera dituntaskan.(*)
