Isu HAM Perlu Jadi Diskursus Publik
JAKARTA (28 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menilai isu-isu terkait hak asasi manusia (HAM) belum menjadi diskursus yang menarik di tengah publik atau masyarakat.
“Harapan saya, isu-isu HAM dapat menjadi diskursus publik, karena ketika menjadi diskursus publik juga akan dilirik kepentingan politik. Politik pasti akan berhubungan dengan bagaimana isu itu menjadi diskursus publik sehingga mendorong penyelesaian isu-isu HAM oleh negara,” ujar Taufik dalam webinar Kemitraan Indonesia dan Kedutaan Besar Belanda bertajuk ‘Komitmen Politik Negara dan Urgensi Kebijakan Perlindungan pada Pembela HAM’, Kamis (27/1).
Menurut Legislator NasDem itu, masyarakat belum sepenuhnya mendorong negara untuk memastikan setiap hak asasi manusia yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, masyarakat adat, tanah, ataupun wilayah dari masing-masing warga negara Indonesia bisa terpenuhi.
Ia mengatakan, hal serupa juga terjadi di pemerintahan. Persoalan hak asasi manusia, bahkan perlindungan terhadap pembela HAM, belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan yang diatur pemerintah.
“Saat ini isu yang menjadi prioritas adalah pandemi Covid-19 dan pembangunan. Saya belum melihat hak asasi manusia ini menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah,” tandasnya.
Menurut Taufik, dalam menjalankan kebijakan prioritas terkait pandemi Covid-19 dan pembangunan itu, persoalan HAM merupakan hal yang penting.
“Persoalan HAM merupakan penopang tercapainya keadilan dalam berbagai kegiatan penanganan penyebaran Covid-19 dan pembangunan,” ujarnya.
Untuk itu, Legislator NasDem dari Dapil Lampung I (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, Pesisir Barat) itu menekankan pentingnya peran masyarakat untuk menjadikan isu HAM sebagai diskursus publik, sehingga pemerintah pun terdorong untuk menjadikannya sebagai persoalan prioritas yang wajib diselesaikan negara.(Dis/*)
