NasDem Ingatkan Kemendag, Disperindag dan Pemda Bersinergi Antisipasi Masalah Minyak Goreng
JAKARTA (8 Maret): Belakangan marak warga yang mengantre untuk mendapatkan minyak goreng (migor). Kondisi itu terjadi di banyak daerah dan membuat Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung berang. Ia pun mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di daerah agar bergerak cepat untuk mengantisipasi permasalahan minyak goreng.
“Kalau masih terjadi antrean di berbagai daerah, saya minta Disperindag dan Pemdanya harus bergerak aktif. Artinya, mereka harus bergerak turun ke bawah,” tegas Martin Manurung dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/3).
Dari informasi yang ada, diterangkan Martin, permasalahan minyak goreng ini belum terselesaikan dengan baik karena lambatnya respon dari Pemda dan Disperindag. Jika Pemda dan Disperindagnya cekatan dan langsung bergerak ke bawah bisa mengantisipasinya dan tidak ada antrean warga hanya untuk mendapatkan minyak goreng.
Martin pun mencontohkan, di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, tidak ada antrean warga untuk mendapatkan minyak goreng karena pemerintah daerah dan dinas terkait bergerak cepat.
“Saya lagi di Dapil di Sumatera Utara, stok minyak goreng sudah masuk dan harga sudah berangsur-angsur turun. Sekarang di Labuhan Batu Utara harga minyak goreng sudah di angka 16 ribu tadinya 18 ribu,” sebutnya.
Ketua DPP Partai NasDem itu mengatakan masyarakat tidak akan mau melakukan antrean panjang hanya untuk mendapatkan minyak goreng 1 hingga 2 liter kalau harga di pasaran itu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR.
Tak hanya Pemda dan Disperindag, politisi jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2001 ini juga mendesak Kemendag agar terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait.
“Kemendag juga harus secara intensif berkoordinasi dengan mereka (dinas terkait). Kalau perlu Satgas Pangan juga ikut dibawa supaya ada penegakan hukum jika ada masalah,” ujar Martin.
Lebih lanjut diterangkannya, Kemendag perlu berkoordinasi dengan para Disperindag karena tidak memiki aparat di bawah. Jadi, kalau stok minyak goreng turun di daerah langsung berkoordinasi dengan Satgas Pangan supaya bisa langsung disalurkan.
Makanya, tandas Martin, Disperindag perlu selalu berkoordinasi dengan Satgas Pangan sehingga ketika stok minyak goreng turun ke daerah bisa segera menyalurkannya ke pasar-pasar dan pedagang, untuk kemudian memonitor perjualannya.
“Jadi, sekarang ada ketakutan di distibutor dan sub distributor ketika menerima minyak goreng terus belum bisa keluarkan karena mereka takut dianggap penimbunan,” bebernya.
Seperti diketahui, antrean warga yang hendak membeli minyak goreng belakangan terjadi di sejumlah daerah. Kejadiannya dari pekan lalu hingga hari ini Selasa (8/3). Senin kemarin, antrean panjang warga yang ingin membeli minyak goreng terjadi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, hingga menjadi viral di media sosial.
Hari ini, antrean panjang pembelian minyak goreng terjadi di Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, hingga antrean membeludak dan terjadi kericuhan. Di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, ratusan warga juga mengantre guna memperoleh bahan kebutuhan pokok tersebut. (RO/RN)
