Kemendag Harus Antisipasi Kenaikan Harga Pangan Jelang Ramadan
JAKARTA (22 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan instansi terkait mengantisipasi sekaligus menekan kenaikan harga berbagai komoditas pangan jelang Ramadan.
Ia menambahkan, kenaikan harga komoditas pangan menjadi agenda tahunan yang sulit dihindari. Meski belakangan beberapa komoditas pangan sudah mengalami kenaikan harga, antisipasi dari pemerintah sangatlah penting.
“Masyarakat dalam dua tahun terakhir sudah mengalami kesulitan karena dampak pandemi Covid-19. Masyarakat saat ini juga sudah disulitkan dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Jangan sampai bebannya terus bertambah dengan kenaikan kebutuhan dasar jelang bulan puasa,” ujar Rudi dalam keterangannya, Selasa (22/3).
Merujuk pada data pantauan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Legislator NasDem itu mengungkapkan dua pekan menjelang Ramadan 2022 kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh komoditas pangan.
Beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga di antaranya cabai, bawang putih, daging ayam, telur ayam, daging sapi, tahu, tempe, minyak goreng hingga beras. Untuk cabai misalnya saat ini bahkan naik tinggi hingga Rp70.000 per kilogram.
“Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3), Kementerian Perdagangan telah memastikan bahwa pasokan pangan pada bulan puasa aman. Tapi bagaimana harganya? Ini yang diperlukan masyarakat. Jadi bukan hanya pasokan aman tetapi harganya juga harus aman,” tegas Rudi.
Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu mengatakan, naiknya harga pangan jelang Ramadan disebabkan tingginya permintaan masyarakat. Untuk itu, tingginya permintaan tersebut juga harus menjadi perhatian Kemendag.
“Kemendag harus tegas, segera koordinasi dengan pihak berwajib jika di lapangan ditemukan adanya oknum tertentu yang melakukan penyimpangan untuk komoditas apapun,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan Kemendag agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengawasan jalur distribusi pangan.
“Jalur distribusi harus diawasi dengan ketat. Koordinasikan dengan pemerintah daerah. Untuk memastikan itu semua, kami (Komisi VI DPR) dalam minggu ini berencana memanggil mitra-mitra terkait, termasuk RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) dan Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk menanyakan kondisi dan kesiapan pasokan komoditas pangan dan upayanya jelang puasa,” tukas Rudi.
(RO/*)
