NasDem DPRD Denpasar Tolak Ikut Studi Banding ke LN
DENPASAR (11 Oktober): Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Denpasar, Bali bersikukuh tidak mau ikut studi banding ke luar negeri. Padahal izin studi banding tersebut telah disetujui Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Anggota DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Partai NasDem, AAN Gede Widiada mengatakan setelah melakukan kajian dampak penundaan dana DAK dan DAU dari Pusat, Pemkot Denpasar ternyata masih kekurangan sekitar Rp29 miliar lebih untuk berbagai program pembangunan yang telah disepakati.
Ia menilai, tertundanya dana DAU dari pusat sebesar Rp119 miliar menyebabkan beberapa program pembangunan yang prorakyat terbengkelai.
"Saya harus akui bahwa saya juga ikut menyetujui anggaran studi banding ke luar negeri dalam anggaran perubahan sebesar Rp5 miliar untuk 45 anggota dewan di Kota Denpasar. Namun, setelah melihat tertundanya anggaran dari DAU yang membuat banyak program tidak terselesaikan tepat waktu, saya memilih tidak ikut studi banding ke luar negeri. Ini semua karena empati saya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan uang ketimbang DPRD melakukan studi banding," ujarnya, Selasa (11/10).
Menurut dia, penolakan untuk ikut studi banding keluar negeri sudah sesuai dengan amanah Partai NasDem dan harapan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bahwa kadernya harus menunjukkan empati kepada masyarakat.
"Ini merupakan napas dan amanah Ketua Umum Surya Paloh. Inilah spirit perubahan dari Partai NasDem yang harus terus menerus diimplementasikan di masyarakat. Kita melihat potret anggaran yang memprihatinkan, tetapi studi banding tetap dilakukan. Sebenarnya, ini tidak menjadi masalah untuk menambah wawasan anggota dewan, bila postur anggaran di Kota Denpasar berjalan normal. Namun, faktanya adalah sebaliknya. Postur anggaran tidak normal akibat tertundanya DAU dari pusat, sementara anggota dewan studi banding keluar negeri dengan menelan anggaran yang begitu besar," ujarnya.
Saat ini, di Kota Denpasar terjadi krisis anggaran, terutama anggaran untuk membangun Pasar Badung pascakebakaran beberapa waktu lalu yang membutuhkan anggaran sekitar Rp190 miliar lebih.
"Di Pasar Badung itu banyak pedagang kecil, banyak orang susah yang mengais rezeki. Sementara anggota dewan jalan-jalan ke luar negeri. Kader Partai NasDem harus memiliki empati," ujarnya.*
