Program Masa Transisi Harus Tetap Beri Manfaat bagi Rakyat
JAKARTA (9 Juli): Pergantian pemerintahan untuk periode APBN tahun 2024 diharapkan saat masa transisi tidak berdampak pada program anggaran negara.
“Kami harapkan masa peralihan nanti dilakukan dengan baik agar masyarakat tetap dapat menerima manfaat dari kebijakan dan program-program pemerintah,” ungkap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Charles Meikyansah, di Jakarta, Selasa (9/7).
Charles juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang kondusif.
“Hal ini untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan bahwa pembangunan nasional dapat terus berjalan dengan baik,” tegas legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang-Jember) ini.
Seperti diketahui, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyampaikan Laporan Hasil Pemerintah (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. Dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Pemerintah, Banggar DPR RI mengingatkan agar penyerapan APBN dan APBD 2024 dilakukan dengan baik.
Laporan dari BPK ini pun diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.
“Saya harap dengan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, bahwa semua anggaran yang keluar demi menyejahterakan rakyat dengan memberikan banyak manfaat,” tukas Charles.
Legislator yang akan kembali duduk di kursi Senayan pada Periode 2024-2029 ini mengungkapkan, DPR melalui komisi maupun alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya akan menjadikan LHP dan LKPP dari BPK RI ini sebagai acuan dalam menyusun program-program kerja bersama Pemerintah ke depan.
“Kami meminta kepada Pemerintah baik Kementerian/Lembaga untuk mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan BPK RI demi terjaganya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” tegas Charles.
Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem itu juga mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengelola keuangan negara.
Untuk itu DPR siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan penyerapan APBN dan APBD mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.(dpr.go.id/*)
