Irma Suryani Minta Keseriusan Kemenkes Jadikan Sekolah Kedokteran Murah

JAKARTA (13 November): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serius menjadikan sekolah kedokteran menjadi murah dan mudah. Pemerintah diminta tidak menambah beban biaya para calon dokter.

“Itu banyak yang protes sama saya soal pengenaan biaya anak-anak PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) yang praktik itu dikenakan biaya 25 persen,” ujar Irma dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, dan jajaran pejabat Kemenkes, di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).

Irma mengatakan, tagihan sebesar 25% tersebut sebagai biaya alat selama di rumah sakit. Biaya tersebut ditagihkan ke siswa melalui fakultas kedokteran.

“Tagihannya diminta ke fakultas kedokterannya, bukan ke rumah sakitnya. Katanya mau bikin sekolah kedokteran itu mudah dan murah,” tandasnya.

Menurut Irma, tagihan tersebut justru mempersulit dan menambah beban para calon dokter spesialis. Hal itu tidak sejalan dengan target menjadikan sekolah kedokteran yang murah.

“Semua alat kesehatannya dibayar oleh anak-anak PPDS, ditagihkan oleh fakultas, dibayar ke Kemenkes. Harusnya ditagihkan ke rumah sakit, bukan ke fakultas kedokteran, supaya fair. Ini harus dibenerin,” tandas Irma.

Dalam rapat tersebut, Irma juga menanyakan perkembangan penanganan kasus perundungan calon dokter spesialis di Rumah Sakit UMUM Pusat Dr Kariadi yang terjadi beberapa waktu lalu. Ia meminta program PPDS di rumah sakit itu segera dibuka kembali.

“Yang salah dikasih punishment (hukuman), tapi yang tidak salah ya jangan ikut juga jadi korban untuk tidak bisa praktik di Rumah Sakit Kariadi,” pungkas Irma.

(*)