Butuh Data Komprehensif dan Akurat untuk Perlindungan Perempuan dan Anak
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
JAKARTA (22 Agutus): Upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
“Saya kira data yang komprehensif terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat penting dalam upaya membangun sistem perlindungan yang menyeluruh bagi setiap warga negara,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/8/2025).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada Selasa (19/8), mengungkapkan, saat ini terdapat tiga sistem utama yang berfungsi menghimpun data kekerasan di antaranya SIMFONI PPA milik Kemen PPPA, Sintas Puan dari Komnas Perempuan, serta Titian Perempuan yang dikembangkan oleh FPL.
Agar data tersebut dapat dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara bersama, Kementerian PPPA menyelenggarakan acara Gerak Bersama dalam Data untuk menyinergikan data kekerasan terhadap perempuan dan anak dari ketiga institusi tersebut.
Menurut Lestari, di era digital saat ini peran data yang akurat sangat penting dalam merealisasikan sebuah kebijakan.
Upaya membangun perlindungan yang menyeluruh bagi perempuan dan anak dari ancaman kekerasan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, membutuhkan data yang lebih rinci sehingga mampu melahirkan kebijakan yang tepat.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu berpendapat, dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait juga sangat dibutuhkan, sehingga perlu dibangun pemahaman dan semangat yang sama antar-pihak terkait dalam mewujudkan sistem perlindungan yang menyeluruh bagi setiap warga dari ancaman tindak kekerasan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat dapat membangun kolaborasi yang kuat agar mampu melahirkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap warga negara, sehingga dapat berperan aktif dalam setiap sektor pembangunan di negeri ini. (*)
