JAKARTA (9 September): Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan DPR dan pemerintah mempunyai komitmen keberpihakan yang sejalan dalam memberikan perlindungan, jaminan sosial, hingga kesejahteraan bagi para pengemudi ojek online (ojol).
“DPR bersama pemerintah memiliki komitmen, kepedulian, dan keberpihakan yang sama, bagaimana para pekerja online, dari berbagai asosiasi ini mendapatkan perlindungan, jaminan, dan tentu yang lebih jauh lagi soal kesejahteraan,” kata Saan saat pimpinan DPR menerima audensi Serikat Pekerja Angkutan Indonesia dan Serikat Pekerja Ojol, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Saan menekankan, Presiden sudah menunjukkan keberpihakan kepada para pengemudi ojol. Hal itu terlihat saat Presiden menindaklanjuti tuntutan ojol terkait pemberian tunjangan hari raya (THR).
“Menurut saya, ini adalah komitmen keberpihakan dan kemauan awal yang sudah dimulai oleh Presiden,” tandasnya.
Begitu juga dengan DPR, kata Saan, melalui Komisi V sudah mengundang berbagai asosiasi pengemudi angkutan online, perusahaan penyedia layanan transportasi online, hingga Kementerian Perhubungan untuk mengurai berbagai masalah transportasi online.
“Dari semua itu muaranya adalah bagaimana kesejahteraan para pekerja online, kesejahteraannya menjadi lebih baik, sehingga kehidupan masa depan, jaminan anak dan sebagainya menjadi lebih baik,” tegasnya.
Terkait tuntutan para pengemudi, terutama terkait Peraturan Presiden (Perpres) Pelindungan Pengemudi Online, DPR akan berbicara dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
Tuntutan lain dari yang disampaikan para pengemudi ialah terkait jaminan sosial. Saan menilai hal tersebut bisa dicover melalui BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai layanan tersebut.
“Yang paling minimal, kecelakaan dan kematian, itu kurang lebih Rp16.800 per bulan untuk satu orang. Nah kalau ini bisa dikolaborasikan, antara mitra atau patner, pemerintah baik pusat maupun daerah, itu mungkin relatif tidak terlalu berat,” paparnya. (Yudis/*)
0 Komentar