JAKARTA (3 Agustus): Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Machfud Arifin, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset perlu mengatur keberadaan badan independen untuk mengawasi proses perampasan dan pemulihan aset negara.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Juniver Girsang dan Maqdir Ismail di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Menurut Machfud, badan independen diperlukan agar proses pengawasan terhadap aset yang dirampas maupun yang harus dikembalikan kepada negara berjalan secara akuntabel dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Saya sependapat harus ada Badan yang independen, Menteri Keuangan tadi, terus kemudian Kepolisian, Kejaksaan itu yang harus berdiri sendiri untuk bisa ngawasi proses masuk maupun barang yang harus dikembalikan ke negara,” ujar Machfud.
Legislator Partai NasDem itu juga menegaskan bahwa pemulihan aset untuk negara harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Pemulihan aset untuk negara itu juga harus diawali dari proses untuk menjadi yang harus dipulihkan,” katanya.
Ia menambahkan, setiap aset yang menjadi objek perkara harus melalui proses peradilan sebelum diputuskan untuk dirampas atau dikembalikan. Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap pihak tetap terjaga.
“Contoh, suatu barang yang disita, objek dari suatu perkara, kemudian itu yang seharusnya juga tidak disita, harus melalui proses peradilan dulu,” tegas Machfud. (gema/*)
0 Komentar