Pansus Parkir DPRD DKI Sidak dan Segel Lokasi Parkir Ilegal di Jakarta
JAKARTA (17 September): Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan sidak sekaligus penyegelan terhadap empat titik parkir yang tidak memiliki izin (ilegal). Lokasi yang disegel meliputi Graha Mas Pemuda, Apartemen Menara Cawang, BUMD Dharma Cakung, dan parkir BUMD Dharma Jaya Penggilingan.
Ketua Pansus Parkir DPRD DKI Jakarta, Jupiter dari Fraksi Partai NasDem, menegaskan bahwa langkah itu menjadi bukti keseriusan DPRD dalam memastikan kebijakan perparkiran berjalan sesuai aturan.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk keseriusan Pansus Parkir DPRD DKI dalam mengawasi praktek parkir ilegal yang meresahkan dan juga merugikan masyarakat serta tentunya merugikan Pendapatan Asli Daerah,” tegas Jupiter, Rabu (17/9).
Legislator NasDem itu mengungkapkan bahwa potensi kerugian dari sektor parkir mencapai lebih dari 70% atau sekitar Rp700 miliar per tahun. Karena itu, ia menekankan penertiban parkir liar tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Perhubungan, melainkan memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak.
“Kolaborasi ini diharapkan bukan hanya tugas Dinas Perhubungan tapi perlu dukungan dari DPRD, TNI dan Polri agar langkah ke depan secara tegas kami melakukan penindakan secara transparan dan terukur serta tidak tebang pilih. Kami menegaskan bahwa sinergi antar instansi ini demi menciptakan ketertiban dan keadilan,” jelas Jupiter.
Menurut Jupiter, dampak parkir ilegal bukan hanya merugikan PAD, tetapi juga memicu kemacetan serta merugikan masyarakat karena tarif parkir yang tidak sesuai aturan.
“Penyegelan ini adalah langkah keseriusan kami dari Pansus Perparkiran dan kami bersama-sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan efek jera kepada operator nakal yang tidak memiliki izin,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses penertiban harus dilakukan sesuai prosedur.
“Kami ingin memastikan proses penertiban ini dilakukan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang benar dengan tidak semena-mena dan tetap berpihak pada kepentingan publik,” ujar Jupiter.
Jupiter juga menegaskan bahwa temuan di lapangan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan regulasi daerah.
“Penting sekali bagi kami, temuan ini akan kami bawa dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah untuk lebih komprehensif sehingga pansus parkir ke depan bisa memberikan masukan dalam membuat regulasi,” pungkasnya.
(FM/WH/KL)
