Pemkot Sukabumi Bentuk Satgas MBG, Antisipasi Kasus Keracunan Massal
SUKABUMI (26 September): Pemerintah Kota Sukabumi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program dan Pembentukan Satgas MBG yang digelar di Ruang Oproom Setda Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (24/92025).
Hal tersebut untuk menyikapi kasus keracunan massal akibat program MBG yang kembali terjadi di Jawa Barat.
“Pembentukan Satgas MBG tertuang dalam Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor: 188.45/253-SAHLI/2025,” ujar Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, Kamis (25/9/2025).
Rakor tersebut menghadirkan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN), Koordinator Kecamatan BGN, ahli gizi, camat, hingga kepala puskesmas.
Ayep Zaki menerangkan, Satgas MBG memiliki empat fokus utama. Pertama, menyusun dan memegang acuan Standar Operasional Prosedur (SOP) jaminan keamanan pangan. Kedua, melakukan akselerasi dengan stakeholder kewilayahan. Ketiga, melakukan identifikasi dini terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB) dan keempat, memberikan edukasi masyarakat tentang pola makan dan hidup sehat.
Dalam keterangannya, Ayep Zaki menekankan program MBG harus menjadi perhatian bersama melalui koordinasi lintas sektor, mulai dari kelurahan, kecamatan, puskesmas, BKKBN, hingga polsek.
Ia menegaskan, Satgas MBG diharapkan dapat menjaga kondusivitas program, mulai dari pengelolaan menu, higienitas dan sanitasi, penentuan penerima manfaat, hingga keseimbangan gizi.
“Penggunaan bahan baku yang tidak segar menjadi salah satu pemicu. Oleh karena itu, kualitas pangan yang diberikan kepada penerima manfaat harus benar-benar layak konsumsi,” jelasnya.
Ayep Zaki juga mengingatkan agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dinas, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) mengacu pada SOP keamanan pangan, meningkatkan sinergi, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat.
Selain itu, ia menyoroti persoalan di lapangan terkait menjamurnya dapur baru yang melebihi kuota seharusnya, sehingga berdampak pada distribusi penerima manfaat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR berencana membangun dapur pemerintah daerah (dapur pemda).
“Dapur pemda ke depan harus menjadi contoh dalam tata kelola pelayanan MBG, baik dari sisi kualitas, higienitas, maupun standar gizi,” ungkap Ayep Zaki.
Di sisi lain, Ayep juga turut prihatin atas musibah keracunan massal di beberapa daerah, khususnya Bandung Barat hingga mencapai ribuan siswa. (RO/*/AS)
