Legislator NasDem Desak Pemerintah Serius Tegakkan Hukum Lingkungan
JAKARTA (26 Januari): Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, mendesak adanya penegakan hukum yang lebih tegas di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, agar bencana lingkungan seperti yang terjadi di Aceh, Sumbar, dan Sumut dapat dicegah.
“Jangan sampai nanti karena keterlambatan penegakan hukum di bidang kehutanan, perkebunan, kemudian pertambangan, terjadilah efek dari itu adalah bencana-bencana yang seperti kita alami seperti di Aceh, Sumbar maupun Sumut,” kata Fasha dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Legislator Fraksi Partai NasDem itu mengingatkan Deputi Bidang Penegakan Hukum di Kementerian LH, yang menurut pengamatannya lebih banyak fokus pada industri di kota-kota, sementara wilayah hutan, perkebunan, dan tambang yang rawan kerusakan lingkungan belum sepenuhnya disentuh.
“Penegakan hukum kita belum menyentuh terkait dengan wilayah kehutanan, perkebunan maupun wilayah-wilayah penambangan,” jelas Fasha.
Fasha menambahkan, hasil kunjungan kerjanya di Jambi dan daerah pertambangan lain menunjukkan banyak kerusakan lingkungan, baik yang sudah terjadi maupun yang masih berlangsung.
“Kerusakan-kerusakan yang tadinya kewenangan penegakan hukum ini berjalan ini sepertinya banyak, mungkin belum masuk ke lokasi-lokasi sana,” ujarnya.
Ke depan, lanjut Fasha, Kementerian LH harus mempunyai langkah-langkah konkret memperkuat pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di seluruh wilayah Tanah Air. (Yudis/*)
