JAKARTA (19 Mei): Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendorong pemerintah memperkuat sistem deteksi dini terhadap ancaman geopolitik dan perang kognitif yang dinilai semakin nyata memengaruhi stabilitas nasional.
Menurutnya, dinamika global saat ini tidak lagi hanya ditandai konflik militer konvensional, tetapi juga perang ekonomi, disrupsi informasi, hingga operasi persepsi publik.
“Kita melihat dinamika geopolitik global yang menunjukkan keterkaitan semakin kerasnya antara konflik militer konvensional dan perang ekonomi, kemudian disrupsi informasi hingga operasi persepsi publik yang tentu saja berdampak langsung kepada stabilitas nasional,” ujar Amelia dalam Raker Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para kepala staf TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Legislator Fraksi Partai NasDem itu menilai eskalasi konflik di berbagai kawasan dunia, termasuk di Selat Hormuz serta perang Rusia-Ukraina, telah mengubah pola ancaman global dan memerlukan respons keamanan yang lebih adaptif.
Oleh karena itu, Amelia mendorong Kementerian Pertahanan, TNI, BIN, Kemkomdigi, hingga BSSN membangun sistem deteksi dini terpadu yang mampu membaca ancaman nonmiliter secara lebih komprehensif.
“Kemenhan, TNI, BIN, Kemkomdigi, kemudian BSSN dan lembaga terkait dapat membangun sistem deteksi dini terpadu yang tidak hanya membaca ancaman militer konvensional saja, tetapi juga operasi persepsi, disinformasi, polarisasi digital, dan keresahan publik yang dapat melemahkan legitimasi negara,” katanya.
Menurut Amelia, pendekatan keamanan nasional saat ini tidak lagi cukup hanya mengandalkan kekuatan militer atau hard power. Pemerintah juga perlu mengintegrasikan strategi komunikasi, cyber intelligence, dan penguatan ketahanan psikologis masyarakat.
“Pendekatan keamanan nasional kita hari ini tidak lagi cukup berbasis hard power saja, tetapi juga perlu mengintegrasikan strategi komunikasi, cyber intelligence, dan psychology resilience masyarakat,” tegasnya.
Selain menyoroti ancaman perang kognitif, Amelia juga meminta pemerintah memastikan kesiapan pasukan TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon di tengah meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah.
Ia menilai pemerintah perlu memiliki contingency plan yang matang, termasuk terkait evakuasi, perlindungan personel, penguatan rules of engagement, dan mitigasi dampak geopolitik terhadap keamanan pasukan Indonesia.
Di sisi lain, Amelia turut menyoroti kesiapan sistem pertahanan udara nasional pasca terbitnya Undang-Undang Ruang Udara. Ia meminta penjelasan terkait kondisi radar TNI AU, titik blind spot pengawasan udara, serta kesiapan sistem pertahanan udara Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah nasional. (Yudis/*)
0 Komentar