JAKARTA (22 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Polri berani memecat anggota yang terbukti menjadi beking tindak kejahatan. Penegasan itu sebagai dukungan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat bersih dari praktik ilegal.
Menurut Sahroni, Komisi III DPR mendukung penuh langkah Presiden Prabowo dalam menindak seluruh oknum aparat yang masih menjadi pelindung tindak kejahatan.
Ia menegaskan, jika Presiden dan Kapolri sudah memiliki komitmen kuat, maka seluruh jajaran di bawahnya wajib patuh menjalankan perintah tersebut.
“Jangan ragu lakukan PTDH (pemecatan tidak dengan hormat) dan proses pidana terhadap setiap oknum yang masih nekat jadi beking,” tegas Sahroni, Kamis (21/5/2026).
Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menegaskan tidak boleh ada lagi aparat yang memanfaatkan jabatan untuk melindungi praktik ilegal seperti perjudian, narkoba, maupun korupsi.
Menurutnya, kepemimpinan Prabowo menunjukkan komitmen bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Sahroni menegaskan siapa pun aparat yang melanggar hukum harus diproses tanpa melihat pangkat maupun pengaruhnya.
“Tidak peduli seberapa tinggi pangkat, seberapa besar pengaruhnya, kalau masih main-main merugikan masyarakat, pasti disikat habis. Tidak ada pandang bulu,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta masyarakat merekam dan melaporkan aparat yang melakukan pelanggaran hukum.
Dalam pidato pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo meminta masyarakat memanfaatkan telepon genggam untuk mendokumentasikan dugaan pelanggaran aparat.
“Rakyat kita sudah punya gawai semua, kalau ada kelakuan aparat yang tidak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau melawan, jangan dilawan, video saja, lapor langsung ke saya,” kata Prabowo.
Selain kepada aparat penegak hukum, Presiden juga meminta seluruh menteri dan kepala lembaga melakukan bersih-bersih internal dari praktik korupsi. (*)
0 Komentar