JAKARTA (3 Juni): Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diminta menyusun cetak biru (blueprint) penguatan kapasitas dinas PU di daerah. Hal itu perlu dilakukan agar dinas di daerah tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dalam penanganan infrastruktur, khususnya saat menghadapi kondisi pascabencana.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Erna Sari Dewi, saat Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Menteri PU, Dody Hanggodo di ruang rapat komisi V DPR RI, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Menurut Erna, penguatan kelembagaan daerah menjadi penting untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Mengingat saat ini Erna menilai masih terdapat kesenjangan kapasitas yang cukup lebar antara kementerian di tingkat pusat dengan dinas-dinas PU di daerah, baik dari sisi kelembagaan, kompetensi teknis, maupun kemampuan pendanaan.
“Saya melihat ada asimetris kapasitas kelembagaan antara Kementerian PU dan dinas-dinas PU di daerah. Hal itu terlihat dari progres penanganan 52 bendungan yang baru mencapai delapan persen, serta 65 daerah irigasi kabupaten/kota yang masih berada di angka 5 persen,” ungkap Erna.
Lebih jauh legislator NasDem dari Dapil Bengkulu itu mengungkapkan, keberhasilan pemerintah dalam memulihkan infrastruktur nasional yang terdampak bencana belum sepenuhnya tercermin pada penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah. Karena itu, ia menekankan perlunya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah secara berkelanjutan.
“Kita juga tidak menginginkan bahwa Kementerian PU ini nanti menjadikan kontraktor darurat saja ketika ada bencana. Karena itu perlu ada penguatan kapasitas agar daerah lebih mandiri,” tegas Ketua DPW NasDem Bengkulu itu.
Erna juga menilai setiap proyek yang dikerjakan Kementerian PU di daerah sepatutnya menjadi sarana transfer pengetahuan dan teknologi bagi aparatur daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pemerataan kemampuan teknis serta memperkuat kualitas pelayanan infrastruktur di berbagai wilayah.
“Tentu ini harus dibuat blueprint-nya. Sehingga, tidak ada ketimpangan yang begitu jauh. Ini bisa membuat dinas-dinas PU di daerah itu juga mandiri dan tidak terus berharap dari Kementerian PU atau pemerintah pusat,” pungkasnya. (dpr.go.id/*)
0 Komentar