Jakarta (2 Juli) : Anggota Komisi XIII DPR RI, Ali Mazi, menyoroti pentingnya membangun budaya penegakan hukum yang lebih mengedepankan pencegahan dibanding sekadar penindakan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (2/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Ali Mazi menilai paradigma penegakan hukum perlu dibenahi, termasuk budaya yang menurutnya menjadikan penangkapan sebagai tolok ukur keberhasilan aparat penegak hukum. Ia menilai pola pikir tersebut perlu dievaluasi agar sistem hukum lebih berorientasi pada upaya pencegahan tindak pidana.
“Ini semacam tradisi yang konyol. Masa naik pangkat harus tangkap orang dulu. Ini kan konyol,” tegasnya.
Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membangun kesadaran bersama di antara seluruh aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa perubahan tata kelola penegakan hukum harus dimulai dari perubahan cara pandang para pemangku kepentingan.
Ali Mazi juga menyoroti perlunya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyamakan visi dalam sistem penegakan hukum. Ia mengusulkan agar pemerintah menggelar rapat koordinasi yang melibatkan kementerian koordinator dan seluruh aparat penegak hukum guna memperkuat pendekatan preventif.
“Kita bangun kesadaran. Jangan jadikan menangkap orang sebagai tradisi. Pencegahan itu yang paling penting,” ujarnya.
Selain itu, Ali Mazi menyinggung pentingnya akuntabilitas aparat dalam proses penegakan hukum. Menurutnya, ketika seseorang ditangkap namun kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, mekanisme evaluasi terhadap aparat yang menangani perkara juga perlu menjadi perhatian sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.
Ia juga mencontohkan sejumlah negara yang berhasil menekan angka kejahatan melalui tata kelola yang baik dan strategi pencegahan yang efektif. Dalam penanganan tindak pidana narkotika, misalnya, dia menilai fokus penegakan hukum perlu diarahkan kepada jaringan pengedar dan bandar narkoba sebagai aktor utama kejahatan.
Melalui forum tersebut, Ali Mazi berharap reformasi sistem penegakan hukum dapat semakin mengedepankan pendekatan preventif, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (uta/*)
0 Komentar