JAKARTA (26 Agustus): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Machfud Arifin, meminta Polri membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani sengkarut konflik agraria di Indonesia.
Persoalan agraria terus berkembang dan membutuhkan penanganan yang lebih spesifik, cepat, serta berorientasi pada keadilan.
“Pada saat sekarang ini kita butuh penyelesaian dengan cepat dan baik, karena persoalan ini akan terus bertambah, yang lama saja nggak selesai-selesai, apalagi nanti yang baru. Saya titip saja Pak Kabareskrim untuk bisa membuat satgas khusus konflik agraria,” ujar Machfud dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bareskrim Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Machfud menilai, Satgas Mafia Tanah yang telah dimiliki Polri belum secara khusus menjawab kompleksitas konflik agraria.
Mafia tanah dan konflik agraria merupakan persoalan berbeda sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda pula.
“Kalau Satgas Mafia, tanah kan sudah ada nih, tapi konflik-konflik agrarian, khusus ini. TR Kapolri sudah ada juga untuk yang berkaitan dengan Kapolri ini, tapi tidak spesifik, larangan kriminalisasi rakyat kecil. Tapi tolong yang berkaitan konflik agraria,” ungkap Machfud.
Ia juga meminta Satgas khusus tersebut nantinya melibatkan unsur terkait di internal Polri, seperti Karo Wassidik, Paminal, Propam, hingga Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum).
Koordinasi dengan kementerian terkait juga dinilai penting untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan status dan penguasaan lahan.
Machfud menekankan pembentukan Satgas tersebut bukan untuk menggantikan Satgas Mafia Tanah. Ia meminta Polri memberikan perhatian khusus terhadap konflik agraria yang melibatkan masyarakat, termasuk persoalan penggusuran dan sengketa penguasaan lahan.
“Saya berharap Kabareskrim membuat satu-satuan tugas khusus,” pungkasnya. (safa/*)
0 Komentar