JAKARTA (9 September): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Eva Rataba mempertanyakan keakuratan data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, ketidakakuratan data dapat merugikan masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan pendidikan maupun bantuan sosial.
Eva mengatakan persoalan tersebut banyak ditemukan di daerah pemilihannya. Ia mencontohkan mahasiswa yang telah lulus tetapi tidak dapat diusulkan sebagai penerima Kartu Indonesia Pinatar (KIP) Kuliah karena masuk dalam desil 5 ke atas, meski kondisi ekonomi keluarganya menunjukkan sebaliknya.
“Memang sangat dirugikan apabila masyarakat yang betul-betul layak untuk menerima bantuan sudah tidak bisa kita bantu karena terhalang di desil itu,” ujar Eva dalam rapat tertutup dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (9/9/2026).
Ia juga mempertanyakan mekanisme yang digunakan BPS dalam memastikan DTSEN menjadi basis data tunggal yang akurat dan dapat dipercaya seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Menurutnya, pembaruan data perlu dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
“BPS diberi tugas besar untuk menyusun, mengelola, dan memutakhirkan DTSEN sebagai basis integrasi data lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pertanyaan saya, bagaimana BPS bisa memastikan bahwa DTSEN ini benar-benar menjadi data tunggal yang bisa dipercaya oleh semua pihak?” katanya.
Eva mencontohkan kondisi di lingkungan tempat tinggalnya untuk menunjukkan adanya persoalan dalam penentuan desil. Ia menyebut dirinya tercatat dalam desil 4, sementara tetangganya yang memiliki orang tua berprofesi sebagai guru justru tercatat dalam desil 9.
“Contoh tetangga rumah saya, kasihan orang tuanya guru, tapi dia masuk desil 9, sementara saya masuk di desil 4. Ini yang membuat saya bingung. Saya mempertanyakan keakuratan datanya seperti apa,” tegas Eva.
Menurut Eva, persoalan akurasi desil perlu segera dievaluasi karena data tersebut menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah, termasuk KIP Kuliah. Ia meminta BPS memastikan proses pemutakhiran DTSEN mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih tepat agar bantuan pemerintah dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. (uta/*)
0 Komentar