JAKARTA (14 September): Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Felly Estelita Runtuwene, menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan di sejumlah daerah yang dinilai dapat menghambat pemenuhan standar pelayanan kesehatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Felly saat Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Felly mencontohkan persoalan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD). Menurutnya, tenaga kesehatan tidak dapat dituntut memenuhi indikator kepatuhan apabila fasilitas dasar seperti APD tidak tersedia.
“Bapak juga sampaikan disini, ada beberapa yang saya lihat disini bahwa kepatuhan, contoh ya, kepatuhan ini untuk lima indikator. Kepatuhan penggunaan APD. Pak, dari mana mereka menggunakan APD? APD-nya saja tidak ada gitu, habis. Lagi-lagi pak, macam itu,” ujar Felly.
Ia juga menyoroti kondisi rumah sakit di daerah dengan kemampuan anggaran terbatas. Keterbatasan tersebut, menurutnya, membuat daerah kesulitan memenuhi berbagai standar pelayanan, termasuk kebutuhan akreditasi.
“Yang tadi, ya jelas yang rumah sakit atau daerah-daerah yang miskin, bagaimana dia mendapatkan urusan ini yang akreditasi dan lain sebagainya? Nah, kalau kita tarik lagi benang merahnya pak. Pemenuhan sarana prasarana mereka tidak mumpuni,” kata Felly.
Karena itu, Felly mempertanyakan standar yang harus diterapkan serta mekanisme pemenuhannya oleh daerah. Ia menilai dukungan pemerintah pusat tetap diperlukan agar daerah tidak dibebani standar yang sulit dipenuhi hanya dengan mengandalkan anggaran daerah.
“Nah sekarang, standar yang seperti apa yang harusnya ditetapkan, kemudian bagaimana mereka harus memenuhi standar tersebut, Pak? Kalau ditutup mata dari pusat, dengan anggaran daerah memang tidak bisa,” tegasnya.
Felly menambahkan, pembentukan daerah baru maupun pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kebutuhan sarana dan prasarana harus menjadi perhatian agar masyarakat di kabupaten dan kota tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
“Tapi ketika ini sudah terbentuk, Pak, ini, mereka ini tentunya butuh sarana prasarana. Kemudian, ya mereka adalah rakyatnya, Pak. Kabupaten, Kota ini, justru Provinsi yang bisa dibilang tidak ada masyarakatnya, yang ada di Kabupaten dan Kota,” pungkasnya. (gema/*)
0 Komentar