Home / Berita / Berita Fraksi
Berita Fraksi

Martin Manurung Optimistis RUU Masyarakat Adat Rampung Tahun Ini

📅 18 Nov 2026 💬 0 Komentar
Bagikan artikel:

JAKARTA (18 November): Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai melakukan rapat panitia kerja (panja) untuk menyusun naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat pada Rabu (18/11/2026). 

Ketua Panja RUU Masyarakat Adat Martin Manurung menjelaskan bahwa agenda rapat kali ini untuk mendengarkan pemaparan tim ahli dari Baleg dan Badan Keahlian DPR terkait RUU yang telah disusun. Selanjutnya, Baleg akan mulai masuk ke pembahasan dan penyusunan naskah RUU pada Kamis (19/11). 

Martin mengatakan, sebelumnya Baleg telah mendengarkan hasil rumusan RUU Masyarakat Adat dari Badan Keahlian DPR. Baleg juga telah menyelenggarakan berbagai rapat dengar pendapat umum dan diskusi dengan para pemangku kepentingan dan ahli. 

Baleg, lanjut Martin, juga sudah berkunjung ke berbagai daerah untuk menyerap berbagai masukan terkait RUU itu. Baleg telah bertemu masyarakat adat di Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Sumatra Barat dan Toba, Sumatra Utara.

“Karena itu, sekarang kita akan mulai mendengarkan tim ahli, untuk kemudian kita bisa masuk ke tahap penyusunan dan penyempurnaan naskah RUU,” kata Martin saat memimpin rapat panja, di Ruang Baleg DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Wakil Ketua Baleg DPR RI itu juga menjelaskan, RUU Masyarakat adat dirancang sebagai payung hukum yang lebih utuh dalam memberikan pengakuan, pelindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat adat yang ada di Indonesia. 

Menurutnya, RUU itu sangat penting untuk segera disahkan. Pertama, karena merupakan amanat dari konstitusi, UUD 45. 

“RUU Masyarakat Adat ini adalah amanat konstitusi yang tertinggal dan harus kita penuhi. Konstitusi kita telah mengakui masyarakat adat, dan masyarakat hukum adat, untuk diatur dalam undang-undang,” ujar legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara II itu. 

Kedua, lanjutnya, RUU Masyarakat Adat sudah masuk selama 18 tahun dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

“Jadi jangan kita biarkan ini jadi 19 tahun. Mari kita tuntaskan, cukup 18 tahun saja di prolegnas. Dan secara politik, mohon maaf, ini sebenarnya sudah menjadi janji politik 2014 ketika itu,” ujarnya.

“Ini janji yang tidak terpenuhi dan amanat konstitusi yang belum kita tindaklanjuti. Ini juga untuk mengingatkan kita semua, agar kita sadar, kita sebagai legislator dan DPR RI sebagai lembaga yang harus memenuhi amanat konstitusi, ini ada hutang kita kepada masyarakat adat,” tambah Martin. 

Martin menegaskan bahwa Baleg DPR RI berkomitmen untuk segera menyelesaikan penyusunan dan pembahasan RUU Masyarakat Adat di tahun ini.

“Mudah-mudahan, kalau penyusunan RUU ini berjalan cepat, pemerintah juga bisa menanggapi cepat dengan DIM, jangan-jangan sebelum kita reses (18 Desember), ini sudah bisa dibawa ke rapat paripurna untuk pengesahan. Kita harus semangat,” pungkas Martin. (gus/*)

Diskusi

0 Komentar

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *