JAKARTA (20 November): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar, mengusulkan agar penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua dilakukan langsung melalui sekolah. Usulan tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan yang selama ini sulit terakses oleh sistem distribusi melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pernyataan tersebut disampaikan Tonny saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Staf Kepresidenan RI dan Kepala Badan Komunikasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Tonny menilai program MBG merupakan kebijakan yang baik dan dibutuhkan masyarakat. Namun, pelaksanaannya di Papua masih menghadapi tantangan pemerataan, terutama di wilayah terluar yang justru memiliki kebutuhan besar terhadap pemenuhan gizi anak-anak sekolah.
“Orang mengatakan bahwa BGN makan bergizi gratis ini memang ada tempat lain yang menolak. Di Papua juga ada yang menolak. Tapi kami masih menanggap bahwa program ini baik. Namun banyak sekali daerah kami di Papua yang belum terjangkau. Padahal mereka yang sesungguhnya daerah terluar ini, masyarakat-masyarakat ini yang memang sangat membutuhkan makan bergisi gratis ini,” ujar Tonny.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Papua menjadi salah satu kendala dalam penerapan skema distribusi MBG melalui dapur yang melayani hingga 1.000 sampai 2.000 penerima manfaat. Karakteristik wilayah yang terdiri atas pulau-pulau dan kampung-kampung dengan jarak antarlokasi yang berjauhan membuat jangkauan distribusi menjadi terbatas.
Menurutnya, keterbatasan tersebut berdampak langsung terhadap anak-anak yang membutuhkan asupan makanan bergizi sebelum mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
“Karena memang mereka pergi ke sekolah pagi-pagi itu tidak ada cukup makanannya. Sehingga kami menitip Papua ini di daerah memang kalau untuk BGN yang seperti sekarang saat ini, artinya bahwa satu dapur itu menjangkau maksimal seribu sampai dua ribu, itu tidak akan bisa terjangkau. Karena posisinya pulau-pulau, setiap pulau itu kampung dan terjaga yang jauh,” jelasnya.
Oleh karena itu, Tonny mengusulkan agar mekanisme penyaluran MBG di Papua dapat disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing daerah. Salah satunya melalui pemberian bantuan makanan secara langsung kepada sekolah untuk kemudian dikelola oleh orang tua maupun guru setempat.
“Kami usulkan pada kesempatan yang baik ini, agar pemberian makanan bergisi gratis ini langsung diberikan kepada sekolahnya saja.
Orang tuanya atau gurunya disana atur langsung kepada sekolahnya. Sehingga daerah kita yang di Papua yang sulit terjangkau ini, bisa betul-betul merasakan program Bapak Presiden Prabowo yang sangat baik untuk masyarakat kita yang ada di Papua,” pungkasnya.
Tonny berharap penyesuaian mekanisme distribusi tersebut dapat memperluas jangkauan program MBG sehingga anak-anak sekolah di wilayah terpencil Papua turut memperoleh manfaat dari program prioritas pemerintah tersebut. (*)
0 Komentar