NasDem Jakarta Apresiasi Pemprov Gandeng KPK Atasi Tunggakan WP
JAKARTA (23 Januari): Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, mengapresiasi dan mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan sanksi law enforcement kepada Wajib Pajak (WP). Namun dalam pelaksanaannya, Fraksi Partai NasDem meminta agar data penunggak pajak harus diinvertarisir dan sudah valid, sehingga tim yang bertugas melakukan penagihan tidak mengalami banyak kesulitan.
“Kita apresiasi rencana untuk menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dan unit lainnya. Terpenting, pajak bisa ditagih. Jangan sampai terjadi misskomunikasi. Perlu data akurat jumlah tunggakan Wajib Pajak,” ujar Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Partai NasDem, James Arifin Sianipar, Minggu (22/01).
Lebih jauh politisi NasDem ini juga mengatakan, pemetaan harus segera dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Hal ini untuk meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan.
"Server yang ada tidak digunakan. Malahan ada indikasi penggunaan dua server. Satunya digunakan secara pribadi untuk menggelapkan pajak," ungkap James.
Anggota DPRD Fraksi NasDem Dapil Jakarta II ini juga mengungkapkan modus lain yang dilakukan WP untuk menghindari pajak, yaitu dengan alasan tidak online atau internet mati. Dampaknya, potensi pendapatan daerah dari sektor pajak berkurang.
"Sekarang itu banyak tulis tangan. Sampai pajak pertambahan nilainya juga, itu pasti tidak masuk ke sistem," jelasnya.
James sangat menyayangkan langkah-langkah kontra produktif dari WP, baik saat ditagih atau ketika dilakukan pemasangan plang penunggak pajak. Maka dari itu, sebagai mitra dirinya mendorong Badan Pajak dan Retribusi untuk melakukan survei dan mau bekonsultasi, sehingga permasalahan ini menemukan solusi.(*)
