a

Berita Fraksi

JAKARTA (26 Januari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzan Khalid, mendorong sertifikasi tempat ibadah guna mengantisipasi berbagai potensi konflik dan sengketa lahan. “Konflik lahan sekarang ini sudah sampai pada tempat ibadah. Saya membaca di media, di dapil saya, tempat ibadah sudah mulai diklaim sama orang,” ujar Fauzan Khalid saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR, Kamis (23/1/2025). Legislator Partai NasDem dari Dapil Nusa Tenggara Barat II

JAKARTA (24 Januari): Upaya meningkatkan penanganan dan penuntasan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus mendapat perhatian serius demi memutus rantai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. "Kasus-kasus kekerasan yang tidak tertangani, tidak hanya melukai individu korban tetapi juga menciptakan efek domino ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan lemahnya perlindungan. Akibatnya, korban enggan bersuara sehingga memperkuat siklus kekerasan berulang," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/1/2025). Data Komnas Perempuan, sepanjang 2024 terjadi 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut,

JAKARTA (24 Januari): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi, mendukung usulan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengenai percepatan penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi masyarakat menjelang libur Lebaran 2025. Usulan itu disampaikan oleh Menhub, Dudy Purwagandhi, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kemenhub di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025). “Kami sangat mengapresiasi upaya percepatan kebijakan WFA mulai tanggal 24 (Maret 2025). Hal ini penting untuk mencegah penumpukan perjalanan yang bisa berdampak pada kenyamanan masyarakat, bahkan berpotensi membuat sebagian orang

JAKARTA (24 Januari): Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan berbagai tantangan sekaligus solusi yang dihadapi Indonesia dalam mengelola gas alam untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan mendukung industri petrokimia. "Bapak-Ibu sekalian kita memahami betul kesulitan-kesulitan persoalan gas ini. Gas memang bisa menjadi energi primer dan kebanyakan dikemukakan sebagai energi primer menjadi listrik. Tapi juga gas bisa dalam konteks petcom, petrochemical industry menjadi feedstock, kan begitu," ujar Sugeng saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR dengan Gubernur Kepulauan Riau, Kadin

JAKARTA (24 Januari): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, menegaskan bahwa revisi UU No. 4/2029 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) bertujuan agar sumber daya alam (SDA) Indonesia benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. “Bukan hanya kepada kalangan bisnis, tetapi juga seluruh kalangan, termasuk ormas keagamaan maupun kampus,” ujar Martin dalam RDPU Baleg DPR RI dengan berbagai pihak seperti Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Umat Islam (PUI), Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Walhi, dan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi

JAKARTA (24 Januari): Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk segera mengatasi ketimpangan kapasitas produksi semen yang melebihi kebutuhan dalam negeri. "Misalnya untuk Tahun 2023, bila kita melihat data dari ASI (Asosiasi Semen Indonesia), kapasitas produksi totalnya mencapai 118,1 juta ton, sementara permintaan hanya 64 juta ton. Sungguh jauh sekali jadi betul ada permasalahan capacity semen yang belum kita pecahkan," ungkap Erna saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kemenperin di Kompleks Parlemen,

JAKARTA (24 Januari): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi, menaruh perhatian pada kebutuhan dermaga bagi masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya di Kabupaten Pangkajene, mengingat jarak antarpulau yang cukup jauh. ”Ini terkait konektivitas masyarakat kita di wilayah kepulauan. Tentu ini menjadi poin penting, tentu akan menjadi atensi dari kami, agar masyarakat yang hidup di kepulauan bisa dimudahkan untuk berpindah dari satu pulau ke pulau lain,” kata Teguh saat menerima audiensi DPRD Kabupaten Pangkajene, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (24/1/2025). DPRD Kabupaten Pangkajene

JAKARTA (23 Januari): Rencana Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memanfaatkan 20 juta hektare hutan menjadi bagian program swasembada pangan dan energi, menjadi sorotan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Cindy Monica. Cindy meminta Kemenhut memastikan pembukaan 20 juta hektare tidak mengancam keragaman hayati dan ekosistem serta melalui kajian dan analisis dampak lingkungan, kelayakan, serta berkelanjutan. “Fraksi Partai NasDem merekomendasikan analisis dampak lingkungan yang menyeluruh sebelum pelaksanaan program ini, serta kajian-kajian terkait feasibility study untuk memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip sustainability (keberlanjutan),” ungkap Cindy dalam Rapat Kerja

JAKARTA (23 Januari): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, mendukung lima program prioritas Komnas Perempuan dalam rangka penguatan perlindungan kaum perempuan. Program tersebut meliputi perlindungan perempuan dalam konflik dan bencana, perlindungan perempuan pekerja, perempuan tahanan dan serupa tahanan, perempuan korban kekerasan seksual (termasuk kekerasan berbasis siber), serta penguatan kelembagaan Komnas Perempuan. "Salah satu bentuk dukungan konkret Partai NasDem adalah mendorong pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Masyarakat Adat, yang memiliki keterkaitan erat (dengan HAM dan hak-hak perempuan)," ujar

JAKARTA (23 Januari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono untuk segera menemukan pelaku pemagaran laut di pesisir Kabupaten Tangerang dan Bekasi. “Saya meminta Menteri KP dan jajarannya segera menemukan pelakunya,” tegas Rajiv melalui keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu mengungkapkan, imbas pemagaran laut di Kabupaten Tangerang dan Bekasi telah merugikan ribuan nelayan dan penangkar kerang hijau. Oleh karena itu,