News Detail

Negara tidak Boleh Merawat Fobia

Negara tidak Boleh Merawat Fobia

  • 18 Mei 2016
  • 1
JAKARTA (18 Mei): Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengapresiasi klarifikasi dari Presiden Jokowi bahwa pelarangan ajaran komunisme jangan sampai melanggar kebebasan berekspresi dan aspek HAM lainnya.

"Negara tidak boleh merawat fobia dan ketakutan yang menjadi legitimasi untuk membungkam pendapat dan pikiran," kata Taufik, Selasa (17/5). Dia mengemukakan itu menanggapi klarifikasi Presiden yang disampaikan juru bicara kepresidenan Johan Budi, Kamis (12/5).

Menurut Taufik yang biasa disapa Tobas, bangsa Indonesia harus berani mengakui peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu yang pernah terjadi meskipun pahit.

Dia mensinyalir, isu komunisme yang berhembus belakangan ini merupakan upaya dari kelompok tertentu yang tidak ingin upaya rekonsiliasi nasional terwujud dengan baik.

“Komunis sebagai ideologi sudah tidak laku lagi di dunia, Partai Komunis di Indonesia juga sudah bubar. Untuk apa kita ketakutan pada sesuatu yang sudah tidak ada?” tambahnya.

Taufik juga menyayangkan adanya tindakan berlebihan terhadap buku-buku yang menuliskan tentang sejarah tragedi 1965 dan setelahnya ataupun penulisan-penulisan ilmiah mengenai pemikiran Marx dan komunisme yang dimaksudkan sebagai bahan rujukan akademik.

Taufik yang juga mengajar filsafat di Universitas Indonesia menegaskan bahwa ruang berpikir dan akses pengetahuan tidak boleh ditutup, apalagi dengan alasan ketakutan yang tidak berdasar.

Dalam Nawacita, Jokowi-Jusuf Kalla berjanji menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Menurut Taufik, janji itu mesti dilaksanakan dan dicarikan formula yang terbaik agar terdapat pengungkapan kebenaran, pelurusan sejarah, dan pemenuhan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM.

Simposium nasional yang digelar oleh pemerintah beberapa waktu lalu adalah langkah maju dari kepemimpinan Jokowi.

Terkait upaya rekonsiliasi, kata Taufik, agar dapat diterima semua pihak, maka peristiwa sebelum dan setelah tahun 1965, dua-duanya diungkap sebagai catatan sejarah.

“Kita sampaikan apa adanya, bahwa pada masa Orde Lama terdapat ketidakmampuan negara untuk menegakkan hukum dan menjamin rasa aman dalam peristiwa-peristiwa dan konflik horizontal antara PKI dan kelompok relijius di tahun 1960-an hingga 1965. Di sisi lain, kita juga harus mengungkap bahwa pernah terjadi pembantaian, penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-sewenang serta diskriminasi berkepanjangan terhadap warga negara pasca peritiwa Gerakan 30 September 1965,” usul Taufik.

Dengan pengungkapan dari kedua sisi ini, tambahnya, diharapkan semua pihak memahami bahwa tujuan pengungkapan sejarah ini adalah untuk kebaikan bangsa.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang jujur dan berani mengakui kesalahannya, kemudian memperbaiki diri agar tidak terulang lagi di masa mendatang,” katanya.*